Bandar Lampung,TintaInformasi.com–– Saat para buruh berdemo, satu pun anggota DPRD Lampung yang nongol. Para pendemo dari KSPSI Lampung cuma diterima bagian humas. “Kami sangat menyesalkan situasi ini. Mestinya mereka hadir di gedung DPRD. Kok ini bisa kompak, tak satu pun mau menerima perwakilan buruh. Katanya mereka bela kaum buruh saat pemilu. Nyatanya apa ini,” sergah Ketua Serikat Pekerja Pariwisata Lampung Afriadi Alwie, di sela-sela aksi di gedung DPRD Lampung, Rabu (23/3/2022) pagi.

Aksi puluhan buruh ini mewakili seluruh serikat pekerja di Lampung. Aksi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum KSPSI Alzier Dianis Thabranie dan Ketua KSPSI Lampung Jazuli Isa bersatu untuk membela buruh bongkar muat di pelabuhan Panjang untuk melawan pengurus koperasi. Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dinilai telah menyalahi aturan dan mengecewakan anggota. Karena tak berjumpa dengan anggota DPRD, akhirnya mereka menyerahkan tuntutan buruh. Berikut ini tuntutan DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung: 1. Tolak Revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (PPP) yang terindikasi kuat bertujuan untuk melegitimasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Inkonstitusional Bersyarat. 2. Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari UU No. 11 Tahun 2020. 3. Revisi SK Gubernur Lampung tentang penetapan UMP dan UMK tahun 2022. 4. Berlakukan Struktur Skala Upah di Provinsi Lampung. 5. Tolak persyaratan wajib mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mengurus beberapa berkas kependudukan dan berkas penting lainnya. (Tim)

Baca Juga