Lampung Selatan

Penggarapan Pasit Ilegal Yang Berdampak Kepada Lingkungan

Avatar photo
16
×

Penggarapan Pasit Ilegal Yang Berdampak Kepada Lingkungan

Sebarkan artikel ini

TintaInformasi.com,Lampung Selatan—Masyarakat di Desa Srikaton kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, melakukan kegiatan penambangan pasir masih secara manual dengan menggunakan alat yang masih sederhana, tambang pasir ini masih ilegal karena belum mendapatkan izin dari kementrian LHK.$ Berhubung kegiatan penambangan pasir masih dalam kawasan hutan produksi maka izinnya harus melalui kementrian LHK.Tambang pasir tersebut kepemilikannya masih perorangan bukan koperasi ataupun perusahaan.

Latar belakang terjadinya penambangan pasir adalah karena masyarakat di desa tersebut sudah turun-temurun melakukan penambangan dan juga kurangnya lapangan pekerjaan.
Kegiatan penambangan pasir sebenarnya termasuk kedalam perbuatan yang tidak ramah lingkungan karena merusak ekosistem, contohnya adalah rusaknya aliran sungai, rusaknya lahan pertanian, dan terjadinya longsor.

Kegiatan penambangan pasir di kawasan hutan produksi sebenarnya diperbolehkan asalkan memenuhi syarat untuk melakukan perizinan agar kegiatannya bisa dilegalkan dan juga kegiatannya harus tetap memperhatikan kawasan hutan produksi agar hutan produksi berguna sebagaimana mestinya.

Pada masyarakat yang berada di kawasan hutan produksi belum sepenuhnya menerapkan aturan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang seharusnya hutan produksi hanya boleh diambil hasil hutan berupa kayu namun faktanya masyarakat tersebut bukannya memanfaatkan hasil produksi berupa kayu tetapi beralih pekerjaan menjadi penambang pasir yang dimana penambangan tersebut belum mendapatkan izin dari kementrian terkait.

Sebenarnya kegiatan penambangan pasir yang berada di kawasan hutan produksi diperbolehkan dengan merujuk ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahnun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan kawasan Hutan. Dalam hal ini jika izin tersebut diurus ke instansi terkait maka penambangan tersebut bisa dilegalkan.

Walaupun sudah ada peraturan tersebut masyarakat tetap tidak menghiraukan perizinan masyarakat lenih memilih melakukan penambangan secara ilegal.

Berdasarkan kenyataan tersebut masyarakat yang menempati di kawasan hutan produksi belum sepenuhnya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini yang kemudian menjadi tugas Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD terkait untuk terus mensosialisasikan atau memberikan pemahaan kepada masyarakat yang menempati kawasan hutan produksi untuk sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, kegiatan penambangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan perizinan berusaha.

Apakah perizinan berusaha itu? Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, perizinan berusaha penggalian (pertambangan) pasir berupa NIB, izin dan sertifikat standar. Adapun masa berlakunya:

1. Bagi pemegang IUP:
a. Tahap eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau

b. Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.

2. Pemegang SIPB: paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun;

3. Pemegang IPR: paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Siapakah yang memberikan atau menyetujui perizinan berusaha? Masih berdasarkan Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021 tersebut, seluruh kewenangannya berada di tingkat Menteri.

#mahasiswafakultashukumubl

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *