KejaksaanLampungLampung Timur

Kajati Lampung Proses Dugaan Korupsi Dana Hibah Uang Kesra Tahun 2021 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

Avatar photo
27
×

Kajati Lampung Proses Dugaan Korupsi Dana Hibah Uang Kesra Tahun 2021 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG TIMUR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah meneruskan terkait aduan dugaan tindak pidana korupsi di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur ke Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Selasa (4/4/2023)

Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, I Made Agus Putra A, S.H, M.H .

“Terkait Laporan pengaduan (Lapdu) tersebut, penanganannya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Timur”, kata Kasipenkum.

Sebelumnya diberitakan bahwa, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD), Seno Aji secara resmi telah mendaftarkan aduan perihal dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) pengelolaan dana hibah uang oleh Sekretariat Deaerah Kabupaten Lampung Timur pada bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tahun anggaran 2021 dari alokasi APBD, senilai Rp. 832.500.000,- ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Kamis (19/1/2023).

Dalam penjelasannya, Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji menyampaikan bahwa dugaan KKN terjadi dalam belanja hibah uang untuk ratusan penerima hibah yang disalurkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan modus belanja hibah uang fiktif.

“Dugaan korupsi dengan modus belanja hibah uang fiktif ini disalurkan oleh bendahara umum daerah kepada rekening penerima hibah, sedangkan untuk hibah dengan nilai besar disalurkan oleh OPD yang membidangi tentang keagamaan yaitu Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lampung Timur kepada penerima hibah”, Ungkap Seno Aji.

Maka atas dasar tersebut, DPP KAMPUD menyimpulkan pengelolaan dana hibah uang oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Lampung Timur, patut diduga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *