LampungLampung Tengah

Kepala KPR Kelas IIB Sukadana Tegaskan Berita Dugaan Pungli Tidak Benar

21
×

Kepala KPR Kelas IIB Sukadana Tegaskan Berita Dugaan Pungli Tidak Benar

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG TENGAH – Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Rutan Kelas IIB Sukadana Lampung Timur Abi Aufa Al Gohhar.SH menegaskan, pemberitaan tentang dirinya di beberapa Media terkait dugaan Pungli pengurusan PB dan CMB kepada Napi saat dirinya menjabat Kasubsi Kantib di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih Lampung Tengah itu tidaklah benar.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala KPR Rutan Kelas IIB Sukadana dalam hal jawab klarifikasinya kepada Redaksi Tinta Informasi.com pada Rabu, 5/4/2023.

“Itu yang diberitakan, saat saya masih menjabat Kasubsi Kantib di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih. Itu tidaklah benar, ” Tegas Abi Panggilan Akrab Kepala KPR Rutan Kelas IIB Sukadana.

Menurut Abi, terkait untuk pengurusan PB, CP dan lain lain itu bukanlah tupoksi dirinya saat bertugas di Lapas Kelas II Gunung Sugih.

“Untuk pengurusan PB, PC saat di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, saat itu wewenang Pak Made, bukan tupoksi saya, ” Ungkapnya.

Selain itu, Abi juga menjelaskan, terkait pemberitaan dugaan pungli pengurusan Asimilasi kepada Napi Rutan Kelas IIB Sukadana yang dituduhkan kepada dirinya sebagai Kepala KPR Rutan Kelas IIB Sukadana, itu pun juga tidak benar.

“Terkait dugaan Pungli pengurusan Asimilasi Napi di Rutan Kelas IIB Sukadana itu tidak ada. Di Rutan Sukadana ini untuk pengurusan Asimilasi tidak dimintai biaya, ” Jelas Abi.

“Untuk pengurusan Asimilasi, yang katanya Napi dimintai uang Rp. 3 hingga Rp. 7 juta itu tidak ada. Ini beda bidang tugasnya dan tidak ada kaitannya dengan tugas saya, ” Imbuh Abi.

Adi pun berharap dengan adanya berita klarifikasi dirinya terkait pemberitaan saat dirinya bertugas di Lapas Gunung Sugih maupun Rutan Kelas IIB Sukadana saat ini.

Agar tidak ada lagi kesalahan informasi yang diperoleh Media tentang dirinya sehingga adanya pemberitaan miring kepada dirinya.

“Ya dengan klarifikasi ini, agar Media khususnya publik mengetahui bahwa pemberitaan tersebut tidak benar serta tidak menjadi konsumsi publik khususnya, ” Pungkasnya. (Us)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *