Tulang Bawang

Anggaran 7,3 Miliar Milik Dinas Kesehatan Tulang Bawang Diduga Bermasalah Jadi Ajang Korupsi Berjamaah

Avatar photo
46
×

Anggaran 7,3 Miliar Milik Dinas Kesehatan Tulang Bawang Diduga Bermasalah Jadi Ajang Korupsi Berjamaah

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, TULANG BAWANG — Anggaran Rp7,3 Miliar lebih pada 13 Kegiatan belanja langsung Dinas Kesehatan Tulang Bawang Tahun 2012 diduga sarat masalah dan berpotensi dikorupsi. Penggiat masyarakat akan melaporkan dugaan tersebut ke penegak hukum karena berpotensi merugikan keuangan negara.

“Dalam waktu dekat kita akan melaporkan dugaan korupsi ini ke penegak hukum. Sejumlah bukti pendukung telah kita dapati dari berbagai pihak. Kita minta penegak hukum untuk menindak lanjuti ini,” kata Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilisa dan Hak Asasi Manusia (LSM SIKK-HAM) Provinsi Lampung, Hendri Martadinyata SH. (Dikutip dari sinarlampung.co)

Menurut Martadinyata, dari bukti yang di peroleh sudah sangat jelas jika anggaran yang dikucurkan pemerintah pada tahun 2012 lalu terindikasi bermasalah lantaran sisa anggaran dengan jumlah yang fantastis diduga kuat di korupsi kan oleh oknum pejabat dinas kesehatan Tulangbawang yang menjabat saat itu.

“Kami menduga, itu mengendap di orang tertentu dan di jadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Sebab dari investigasi kami disinyalir sisa anggaran itu memang sengaja tidak dilakukan pengembalian bukan nya tidak di cairkan,” katanya.

Hendri memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan menemui titik akar permasalahannya. “Tentu ini tidak main-main anggaran sebesar itu sudah sangat fantastis, jika di salurkan guna kepentingan masyarakat sudah tentu itu sangat membantu, oleh karena nya kasus ini akan kita kawal hingga titik akhir,” katanya.

Data yang diterima wartawan menyebutkan, terdapat 13 kegiatan belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang pada Tahun Anggaran 2012 dengan sisa pagu anggaran Rp. 7.309.834.200 yang masih menjadi polemik lantaran mulai terkuak nya dugaan di korupsi kan oleh oknum Kepala Dinas Kesehatan di kala itu terus berlanjut.

Dari data yang di dapati, 13 kegiatan tersebut meliputi.

1. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp4.119.089.700 dengan jumlah akumulasi sebelumnya Rp3.942.718.000, dan terdapat sisa anggaran Rp176.371.000

2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan dengan anggaran Rp799.330.300 dengan jumlah akumulasi sebelumnya Rp. 790.475.000, dan terdapat sisa anggaran Rp8.855.3003.

3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesta) pada program upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp8.742.360.000 dengan jumlah akumulasi sebelumnya Rp7.742.340.000, dan terdapat sisa anggaran Rp1.000.020.0004.

4. Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran Rp146.190.000 dengan akumulasi sebelumnya Rp134.323.200, dan terdapat sisa anggaran Rp11.866.8005.

5. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penduduk Miskin di Puskesmas (Jamkesmas) dengan anggaran Rp4.326.000.000, dan terdapat sisa anggaran Rp4.326.000.0006.

6. Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Rp1.388.780.500 dengan sisa anggaran Rp. 1.388.780.5007.

7. Kegiatan Penyehatan Lingkungan Pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp125.000.000 dengan akumulasi sebelumnya Rp121.783.500, dan terdapat sisa anggaran Rp3.216.5008.

8. Kegiatan Penunjang Pelayanan Kesehatan (Shearing DAK) Rp678.789.600 dengan akumulasi sebelumnya Rp296.072.000, penggunaan jumlah periode akhir Rp381.233.000, dan terdapat sisa anggaran Rp1.484.6009.

9. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Terpadu Pada Program Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Rp. 141.562.000 dengan akumulasi sebelumnya Rp. 129.072.000, dan terdapat sisa anggaran Rp. 12.490.00010.

10. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Pada Program Pengembangan SDM Kesehatan Rp. 111.123.000 dengan akumulasi sebelum nya Rp109.836.000, dan terdapat sisa anggaran Rp1.287.00011.

11. Kegiatan Pelayanan Kegiatan Pegawai (Askes Sosial) Pada Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Khusus, dengan jumlah anggaran Rp330.966.000, dan terdapat sisa anggaran Rp330.966.00012.

12. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Rp149.880.000 dengan jumlah akumulasi sebelum nya Rp149.383.500, dan terdapat jumlah sisa anggaran Rp496.50013.

13. Kegiatan Sarana dan Alat Kesehatan Pada Program Sarana dan Alat Kesehatan dengan anggaran Rp1.846.640.000 dengan akumulasi sebelum nya Rp1.748.640.000, dan terdapat jumlah sisa anggaran Rp98.000.000

Dari 13 kegiatan tersebut, terdapat jumlah sisa anggaran Rp7.309.834.200 yang diduga masih belum jelas keberadaannya hingga saat ini. Dari total pagu anggaran Rp30.111.136.100 dengan akumulasi Rp22.420.068.900 di tambah penggunaan periode bulan Oktober hingga Desember tahun anggaran 2012 Rp381.233.000.

Menanggapi hal itu, mantan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang yang di ketahui saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Herry Novrizal saat di konfirmasi wartawan media ini mengatakan, jika temuan itu semua tidak benar lantaran keberadaan anggaran Rp7 Milyar lebih itu ada di Kas akibat tidak di cairkan.

“Dinas Kesehatan mengajukan permohonan, dan yang di cairkan tidak sepenuhnya, seolah-olah angka Rp.7 Milyar itu di tilep oleh Dinkes pada tahun 2012. Semua itu tidak ada, dan angka segitu tidak mungkin jika tidak jadi temuan BPK. Itu yang lucu dari dulu ini terus yang di bahas, padahal anggaran itu tidak terserap sepenuhnya, tapi seolah di habisin. Nggak usah di beritakan dulu lah kita ngobrol dulu,” Kata Herry dikomfirmasi wartawan di Tulang Bawang.

Informasi lain menyebutkan, pola seperti itu banyak terjadi diseluruh Dinas Kabupaten kota dan Provinsi. Terkadang uang tersebut diendapkan di salah sastu rekening pegawai, hingga situasi aman atau pergantian pimpinan Satker dan Kepala Daerah, baru kemudian dicairkan.

“Seperti itu bukan hal baru mas. Banyak dinas dinas mainnya begitu. Uang disimpat disalah satu rekening peawai, atau dibuatkan rekening baru. Lalu disimpen sampai aman. Kadang bertahun tahun, dipastikan benar benar aman baru dicairkan. Kadang hingga pensiun. Kalo pejabatnya meninggal duluan ya yang untuk yang pegang rekening,” kata salah seorang mantan pejabat yang sudah pensiun di Bandar Lampung. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *