Way Kanan

Oknum Pejabat BPKAD Way Kanan Diduga Korupsi Anggaran Pemeliharaan AC Kantor

Avatar photo
83
×

Oknum Pejabat BPKAD Way Kanan Diduga Korupsi Anggaran Pemeliharaan AC Kantor

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, WAY KANAN — Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Yang diduga Ada Indikasi Penyelewengan Anggaran di BPKAD Way Kanan.

“Jangan mentang-mentang kecil minta dimaklumi. Kalau ada pemakluman, yang kecil-kecil terus dilakukan lama-lama menjadi kebiasaan. Akhirnya, yang awalnya kecil berkembang menjadi besar, semakin besar. Meskipun nominalnya kecil, tapi kalau diambil dengan tidak jujur tetap saja namanya korupsi”.

Kira-kira mungkin seperti itu bakal alur cerita oknum pejabat BPKAD Kabupaten Way Kanan yang diduga korupsi anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang hanya senilai Rp 28.478.000.

Berdasarkan laporan kinerja BPKAD Kabupaten Way Kanan Triwulan III Tahun 2022, anggaran pemeliharaan yang direalisasikan untuk servis AC kantor sebanyak 13 unit tersebut menunjukkan terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang lebih besar dari standar satuan harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Bupati Way Kanan telah menetapkan besaran standar satuan harga biaya pemeliharaan AC Split atau setingkat sebesar Rp 500.000 unit/tahun melalui Peraturan Bupati Way Kanan nomor 31 tahun 2020 tentang standar harga barang dan jasa pemerintah kabupaten way kanan.

Komunitas Pemerhati dan Pemantau Anggaran (KPPA) Lampung, Firmansyah DT menilai, ada indikasi penyelewengan anggaran mulai dari perencanaan yang dilakukan jajaran BPKAD Way Kanan.

“Kalau korupsi itu tentunya sudah direncanakan dari awal. Jadi bukan sekedar kesalahan teknis, salah entri, dan administrasi. Jadi sepertinya pihak BPKAD Way Kanan selalu bermain-main dengan uang rakyat,” kata Firman kepada Tipikor News, Minggu (21/5/2023).

Selain itu, sambungnya, kondisi (kelebihan bayar) ini terjadi karena pihak BPKAD dalam merealisasikan anggaran tidak memperhatikan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKAD Way Kanan selaku Penanggung jawab tidak cermat dalam pelaksanaan anggaran.

KPPA meminta Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKAD Way Kanan agar mempertanggung jawabkan kelebihan pembayaran sekitar Rp 21.978.000.

“Besar ataupun kecil, korupsi tetaplah korupsi. Sama saja dengan maling, mau cuma mencuri seekor ayam atau mencuri sekilo emas batangan, tetap saja maling. Nyatanya, banyak maling ayam diproses hukum kok,” pungkasnya.

Selain itu, Firman KPPA menambahkan, ada beberapa kejanggalan lainnya pada laporan realisasi kinerja BPKAD Way Kanan tahun anggaran 2022 yang masih kami dalami, diantaranya:

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer/PC, laptop dan Printer) 10 unit Rp 143.486.000,00; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung, Aula dan halaman kantor Rp 120.371.870,00; Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 46 SKPD Rp 146.693.426,00; Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 4 ASN BPKAD Rp 19.556.500,00;
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 unit Rp 293.355.471,00; dan Penyediaan jasa kebersihan dan jaga malam gedung kantor selama 12 bulan sebesar Rp.109.070.400.

Bagaimana tanggapan Kepala BPKAD Way Kanan, Kusuma Anakori, SE, M.A.P terklait pemberitaan ini, baca edisi mendatang. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *