Pesawaran

Pertanyakan Legalitas Gedung Balai Wartawan, Pengurus Lambaga Organisasi Wartawan Kabupaten Pesawaran Berencana Lakukan Audensi Dengan Bupati

Avatar photo
47
×

Pertanyakan Legalitas Gedung Balai Wartawan, Pengurus Lambaga Organisasi Wartawan Kabupaten Pesawaran Berencana Lakukan Audensi Dengan Bupati

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, PESAWARAN — Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mendukung kinerja para wartawan dari berbagai organisasi media yang menalankan tugasnya di wilayah kabupaten setempat, telah mengucurkan anggaran APBD untuk pembangunan Gedung Balai Wartawan dan semustinya gedung ini akan dimanfaatkan sebagai Sekretaraiat Bersama untuk seluruh organisasi wartawan yang ada.

Dalam acara peresmian Gedung Balai Wartawan ini pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 yang lalu, didalam undangan yang tersebar hanya mencantumkan satu logo organisasi wartawan saja yakni organisasi wartawan PWI dan logo organisasi wartawan yang lain tidak dicantumkan, lalu apakah Gedung Balai Wartawan ini hanya diperuntukkan bagi wartawan-wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI saja, lalu wartawan dari organisasi yang lain dianggap tidak ada dan dianggap selama ini tidak memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kabupaten Pesawaran.

Ataskekecewaan tersebut, Pengurus Lembaga Organisasi Wartawan diluar PWI berencana akan melakukan audensi dengan Bupati Pesawaran Dr. H. Dendi Ramadhona K, ST., M.Tr.I.P guna meminta penjelasan langsung tentang pemanfaatan Gedung Balai Wartawan tersebut, apakah rekomendasi pemanfaatannya hanya untuk organisasi PWI sementara Organisasi Wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP) adalah KOWAPI, FPII, IJKP, PPWI, KWRI, AWPI, IWAPES, KWP, PJS, IWOI dan PWI.

Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Pesawaran, Okvia Niza membenarkan bahwa mereka akan menghadap kepada Bupati Pesawaran untuk menanyakan peruntukan dan penggunaan Gedung Balai Wartawan ini, mengapa terkesan hanya diperuntukkan bagi organisasi PWI saja.

“Jadi kami-kami ini yang diluar organisasi PWI dianggap tidak ada selama ini,” ucap Okvia Niza, Senin (16/10/2023).

Kalimat senada disampaikan Ketua Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (Ko-Wapi) Kabupaten Pesawaran, Dahron Sungkai menegaskan tentang perlunya penjelasan dari Bupati Pesawaran terkait pemanfaatan Gedung Balai Wartawan yang telah dibangun melalui anggaran APBD dan telah disetujui oleh DPRD setempat.

“ Kami merasakan bahwa selama ini perlakuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terhadap PWI dirasa sangatlah diistimewakan, sementara terhadap organisasi pers yang lain sepertinya dikesampingkan,” pungkas Dahron.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *