Bandar Lampung

LSM Gamapela Adukan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ke Ombudsman RI

Avatar photo
9
×

LSM Gamapela Adukan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ke Ombudsman RI

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, (Bandar Lampung)— Terkait kegiatan proyek pengadaan bibit alpukat dan duren anggaran belanja untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun 2023 Rp. 2,1 milyar dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang diduga tidak transparan, LSM Gamapela mengadukan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP Gamapela Tonny Bakrie didampingi Sekretaris Johan Alamsyah, SE kepada Media, Sabtu 23 Maret 2024.

Scroll Untuk Melanjutkan
Iklan 300x600
Pasang Iklan Disini Hubungi Kami

” Kami mengadukan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung hari Jum’at, 22 Maret 2024, perihal dugaan lelang pengadaan bibit di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang tidak transparan. Kami harap dengan pengaduan kami, Ombudsman dapat menelaah apakah kegiatan lelang proyek-proyek di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sesuai tidak dengan aturan perundangan atau Peraturan Presiden ” jelas Ketua Umum DPP LSM Gamapela Tonny Bakrie didampingi Sekretaris Johan Alamsyah, SE.

Sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Ir. Yayan Ruchyansyah menyampaikan pengadaan bibit buah alpukat dan durian berdasarkan permohonan atau proposal kelompok tani dan bersifat hibah. Dan pengadaannya sesuai prosedur. Demikian juga disampaikan PPTK Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Awal Biantoro, pengadaan bibit buah alpukat dan durian melalui E-catalog, sesuai surat edaran Gubernur Lampung.

” Kami menduga lelang kegiatan proyek pengadaan bibit buah di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2023 penuh rekayasa, melalui E-catalog, kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 2,1 milyar dikerjakan oleh 3 perusahaan. Kami menduga ada pengkondisian, karena ini menggunakan uang negara, makanya kami mengadukan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung apakah kegiatan lelang proyek dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ini memang sesuai atau tidak dengan aturan perundangan dan Peraturan Presiden, atau Gubernur Lampung mempunyai aturan sendiri” pungkas Ketua Umum DPP LSM Gamapela Tonny Bakrie didampingi Sekretaris Johan Alamsyah, SE. (Team.suryanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *