Lampung Selatan

Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Desa Diduga Melanggar UU dan Permendagri

Avatar photo
136
×

Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Desa Diduga Melanggar UU dan Permendagri

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG SELATAN — Kepala Desa, Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan Surat Keputusan nya dalam memberhentikan dan mengangkat Aparatur Desa seperti Kasi, Kaur dan Kadus justru menimbulkan keresahan bagi para Aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Timbulnya keresahan tersebut diatas karena diduga dipicu oleh sikap dan tindakan Kepala Desa dalam memberikan keputusan tidak berlandaskan aturan yang sah, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 khususnya Pasal 51 ayat (1) huruf (B) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 tahun 2015 tentang sarat usia calon perangkat desa.

“Kami semua diminta oleh Kepala Desa untuk membuat Surat Pengunduran Diri sebagai Aparatur Desa, sementara kami tidak diberikan penjelasan mengapa kami harus mengundurkan, karena selama menjalankan tugas kami tidak pernah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran,” ucap beberapa Aparatur dalam konfirmasi media.

Berhubung merasa tidak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran apapun maka para Aparatur enggan untuk membuat Surat Penguduran Diri tersebut, dan selang satu bulan kemudian, mereka kembali diundang satu persatu ke ruang kerja Kepala Desa dan dipertanyakan mengapa belum membuat Surat Pengunduran Diri.

Dengan kejadian tersebut diatas, maka suasana kerja dalam lingkungan kantor Pemerintahan Desa Way Galih menjadi kurang harmonis dan para Aparatur juga merasakan ketidak-nyamanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Camat, Kecamatan Tanjung Bintang, Hendry Hatta dalam konfirmasinya mengatakan terkait pemberhentian dan pengangkatan Aparatur Desa, Desa Way Galih bahwa pihaknya hanya menerima rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Desa, sementara Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari masing-masing Aparatur tidak dilampirkan.

“Saya sudah lakukan koordinasi dengan Kepala Dewa Way Galih bahwa batasan usia penerimaan calon aparatur harus mengacu kepada Peraturan yang sah,” jelas Camat yang dihubungi melalui saluran Whatsapp.

Dengan adanya pemberitaan ini, maka diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Biro Hukum Setdakab dan Inspektorat Kabupaten untuk dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan oleh Kepala Desa Way Galih yang diduga secara arogansi dengan sengaja mengangkangi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (Team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *