Bandar Lampung

LSM GEPAK Soroti Carut Marut Acara PRL, Mulai Dari Dugaan Penyelewengan APBD, Mahalnya Tiket Hingga Kongkalikong EO Penyelenggara.

Avatar photo
1651
×

LSM GEPAK Soroti Carut Marut Acara PRL, Mulai Dari Dugaan Penyelewengan APBD, Mahalnya Tiket Hingga Kongkalikong EO Penyelenggara.

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, BANDAR LAMPUNG — Pekan Raya Lampung (PRL) adalah event pameran pembangunan tahunan di Provinsi Lampung.

Event ini juga sebagai etalase berbagai capaian pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung, stakeholder pembangunan, promosi berbagai potensi unggulan daerah, serta sarana hiburan bagi masyarakat luas, baik kelas bawah sampai kelas atas.

Dalam rangka HUT Provinsi Lampung yang ke 60 Tahun ini, Pekan Raya Lampung dilaksanakan sejak tanggal 22 Mei sampai dengan 10 Juni 2024, bertempat di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, sedangkan penyelenggara yang ditunjuk adalah Even Organizer (EO) PT. Grand Modern Indonesia, pimpinan Karyadi.

Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto menyatakan, Pemprov Lampung menggandeng PT Grand Modern Indonesia sebagai mitra penyelenggara PRL 2024.

β€œTahun ini kita telah menunjuk suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan PRL 2024. Satu sen pun tidak ada dana APBD di situ. Kita memberikan kepercayaan kepada EO untuk mengorganisasikan itu,” terang Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto, Kamis (16/5/2024) lalu.

Pernyataan ini menimbulkan kegaduhan terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah dan konsistensi dalam menjalankan ketetapan keputusan Gubernur Lampung serta kewajiban untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program pemerintah, terutama yang sedang ramai disoroti adalah pelaksanaan kegiatan PRL 2024.

“Keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Pihak yang berwenang diharapkan memberikan penjelasan terkait dugaan penyelewengan dana APBD dalam kegiatan Pekan Raya Lampung (PRL) tahun 2024 yang melibatkan Sekretaris Provinsi (Sekprov). Kontroversi muncul terkait pernyataan dan peran Sekdaprov dalam panitia pelaksana PRL sebagai dewan pengarah. Transparansi diperlukan untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Panitia yang dibentuk terdiri dari pimpinan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan terkait PRL 2024. Jika keputusan Gubernur Lampung mengalokasikan dana APBD, namun Sekdaprov menyatakan tidak ada penggunaan dana APBD, diperlukan klarifikasi lebih lanjut. Terdapat dugaan penyelewengan APBD yang perlu diinvestigasi. Karena itu, Masyarakat Lampung mengharapkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan memiliki moralitas yang tinggi agar tidak mengkhianati kepercayaan masyarakatnya sendiri,” kata Yudhi GEPAK, Sabtu (25/5/2024).

Di sisi lain ada banyak keluhan yang berkembang di masyarakat terkait event PRL ini. Sejatinya bagi masyarakat umum, event ini adalah event yang ditunggu-tunggu.

Selain karena diadakan setahun sekali, mereka juga berharap ini adalah salah satu ajang rekreasi dan hiburan bagi mereka.
Namun banyak dari mereka yang kecewa manakala mengetahui harga tiket masuk yang dianggap sangat mahal dan akhirnya membuat pupus harapan mereka untuk mendapat hiburan murah.

Seperti diketahui, harga tiket masuk PRL tahun 2024 dalam kisaran antara Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- (sumber pekanrayalampung2024.com), sangat terasa berat bagi masyarakat dalam kondisi sekarang ini.

Menyikapi fenomena tersebut, Ketua Umum LSM GEPAK, Yudhi, merasa sangat prihatin dengan carut marutnya kegiatan Pekan Raya Lampung tahun ini. Bagaimana tidak, mulai dari anggaran penyelenggaraan yang tidak jelas, penataan lokasi yang dianggap semrawut, sampai dengan harga tiket yang mahal.

“Terlihat jelas memang Event Organizer penanggung jawab kegiatan sesungguhnya memang tidak memenuhi kriteria mampu melaksanakan kegiatan secara profesional, belum lagi proses penunjukan PT. Grand Modern Indonesia sebagai penyelenggara yang tidak terbuka, ” ujar Yudhi.

“Seperti yang pernah kami ketahui ketidak profesionalan itu sudah nampak sejak awal, mulai dari site plan lokasi yang selalu berubah-ubah sehingga membuat bingung. Hal ini disampaikan oleh salah satu panitia yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Ternyata benar saja, seperti apa yang kita saksikan saat ini, dampaknya pasti merugikan semua pihak, termasuk masyarakat Lampung yang seharusnya bisa menikmati event tahunan tersebut, malah merasa dirugikan, terbukti dengan penjualan tiket masuk yang dianggap sangat mahal, ditengah himpitan ekonomi yang terasa sulit saat ini,” ujarnya lagi.

Sebelumnya awak media juga sempat mendengar isu yang tidak sedap muncul dari laporan beberapa pihak, bahwasanya penujukan penyelenggara event ini adalah PT. Grand Modern Indonesia, pimpinan Karyadi, setelah dikonfirmasi awak media, Karyadi mengklaim sudah mengantongi izin dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan benar saja, akhirnya pihak PT. Grand Modern Indonesia yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Sementara team dari LSM GEPAK juga sudah mencoba menelusuri perjalanan mengapa PT. Grand Modern Indonesia sampai bisa ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan PRL 2024 itu, diduga ada campur tangan orang kuat yang ada di DPR RI berinisial SN yang langsung meminta kepada Gubernur agar menunjuk PT. Grand Modern Indonesia sebagai pelaksana kegiatan dimaksud.

“Kegiatan yang berindikasi kongkalikong ini akan kami dalami kebenarannya,”ujar Yudhi denga suara lantang.

Yudhi juga mengatakan, “Tahun kemarin kami juga yang sangat keras mengkritisi pelaksanan PRL yang dilaksanakan oleh APINDO, berharap tahun ini akan lebih baik, ini malah semakin buruk. Jujur kami sangat kecewa,” kata Yudhi

“Saya tegaskan sekali lagi kami tidak akan membiarkan hal buruk ini terus terjadi dan merugikan masyarakat Lampung khususnya. Turunkan tiket masuk atau kami akan terus menjadi hantu dalam kegiatan ini bahkan kami akan lakukan upaya terakhir aksi unjuk rasa bila himbauan kami tidak juga diindahkan,” pungkas bung Yudhi dengan nada berapi-api.

(Red)

Respon (1)

  1. pemda lampung kok jangan di tanya sesama instansi masih nyumput2 apa lagi sama rakyat kecil,,, kong kalikong bukan hal baru lah ,, di tanya anggaran ya jelas ngga punya orang pada masuk kantong masing2🀣🀣

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *