Bandar Lampung

MPAL Dan Laskar Lampung Gruduk Polda Lampung Desak Polda Segera Tindak Lanjuti Laporan

Avatar photo
337
×

MPAL Dan Laskar Lampung Gruduk Polda Lampung Desak Polda Segera Tindak Lanjuti Laporan

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, BANDAR LAMPUNG — Para Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) dari berbagai daerah bersama dengan Pengurus Laskar Lampung Indonesia menggelar pertemuan di Kediaman Ketua MPAL Provinsi Lampung Hi. Syabirin HS Koenang, SH gelar Sutan Rajo Sepulau Lampung dibilangan Jalan Nusa Indah Pahoman Bandar Lampung, Selasa (28/5/2024).

 

Pertemuan tersebut diatas, dilakukan untuk membahas tentang polemik yang dirasa mencederai nilai – nilai keluhuran adat dan budaya dengan penentapan visualisasi monyet (kera) mengenakan pakaian adat Lampung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu.

 

Penetapan visualisasi maskot Pilwakot Bandar Lampung ini, sempat mendapatkan pertentangan dari berbagai kalangan dan menghiasi pemberitaan diberbagai media massa. Pihak KPU juga sempat menggelar rapat tertutup di Ballroom Hotel Sheraton dengan mengundang segelintir orang yang mengatas-namakan seluruh masyarakat adat, dengan memberikan Keris sebagai lambang permohonan maaf dari KPU.

 

Para Pengurus MPAL dari berbagai Daerah menanggapi bahwa hasil keputusan rapat yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bandar Lampung tersebut diatas, tidak serta merta dapat dikatakan telah menyelesaikan permasalahan yang ada, karena sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan masalah dugaan tindakan penistaan terhadap perangkat adat ini adalah dengan cara menggelar pertemuan terbuka di Tugu Adipura dengan mengundang para tokoh adat dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung.

 

Ketua Umum DPP Laskar Lampung Indonesia, Ir. Nerozely Agung Putra Koenang biasa disapa Panglima Nero menyampaikan bahwa kalau berdasarkan tata cara penyelesaian permasalahan adat, semustinya pihak KPU menggelar pertemuan terbuka dengan mengundang para tokoh-tokoh adat serta menyembelih Kerbau di Tugu Adipura (Patung Gajah).

 

Ketua MPAL Kota Metro, Andry Munawar dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa upaya penyelesaian masalah ini dapat ditempuh melalui dua jalur, pertama melalui jalan hukum adat dan jalur hukum negara. Bilamana dipandang penyelesaian melalui jalur hukum adat ini agak rumit karena dibeberapa Kepaksian dan Marga telah dihapus maka dapat ditepuh melalui jalur hukum negara, dengan dugaan adanya tindak penistaan terhadap atribut perlengkapan adat.

 

Sementara dari Marga Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Edison Pubian gelar Suttan Nyukang Penyimbang dalam pertemuan itu juga menyampaikan bahwa kita akan melihat terlebih dahulu itikad baik dari pihak KPU Kota Bandar Lampung untuk menyelesaikan masalah ini.

 

“Penyelesaian jalur adat, sebagai simbul permohonan maaf pihak KPU harus potong Kerbau di Sesat Agung dan harus mengganti simbul Maskot Pilwakot,” jelas Edison.

 

Kuasa Hukum MPAL dan Laskar Lampung, Gunawan Parrikesit juga menyampaikan bahwa berdasarkan aspek hukum, dari kronologis awal penetapan maskot pilwakot Kota Bandar Lampung diduga telah melanggar pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

Distu disebutkaan bahwa barang siapa membuat maskot/simbul di media massa yang mengandung unsur kebencian, penghinaan dan memecahbelah maka sudah jelas terdapat pelanggaran hukum.

“ Sebelumnya, pada tanggal 19 Mei 2024 kami telah membuat laporan ke Polda Lampung, namun pihak Polda Lampung menyarankan agar ada Pengaduan Masyarakat (Duma) terlebih dahulu, karena dengan adanya Duma maka diharapkan terjadi pertemuan untuk penyelesaian masalah,” jelas Gunawan Parrikesit.

Namun kenyataannya, pada tanggal 20 Mei 2024, pihak KPU Kota Bandar Lampung bersama dengan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana secara resmi menetapkan Maskot Pilwakot Kota Bandar Lampung 2024 dengan visualisasi Monyet (Kera) Berpakaian Adat Lampung.

 

Pakaian Adat memiliki nilai yang luhur ini dikenakan pada monyet ini sangat menusuk perasaan bagi masyarakat suku Lampung dan oleh karenanya para peserta pertemuan yang hadir mempertanyakan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung tentang kelanjutan proses kasus pelecehan pakaian adat yang sudah dilaporkan sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *