Bandar Lampung

Terkait Maskot Pilwakot, Para Aktivis Berbagai Elemen Rencanakan Gelar Aksi, Desak Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Adat Lampung

Avatar photo
1239
×

Terkait Maskot Pilwakot, Para Aktivis Berbagai Elemen Rencanakan Gelar Aksi, Desak Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Adat Lampung

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, BANDAR LAMPUNG — Para aktivis dari berbagai elemen dan suku turun gunung menyikapi proses hukum maskot kera berbaju adat Pilwalkot Bandarlampung. Mereka rencana aksi ke Polda Lampung dan Bawaslu Kota Bandarlampung.

Mereka menuntut copot dan proses hukum para komisioner KPU Kota Bandarlampung yang telah melukai sebagian warga atas maskot kera berpakaian adat Lamung. “Kami Bukan Kera,” tagline flyer elektronik.

Lewat pamflet elektronik itu, para aktivis juga mengajak masyarakat aksi dengan tulisan: Yang merasa bukan kera dan merasa masyarakat Lampung yang tinggal di Lampung, ini saatnya kita sama-sama bergerak.

Hermawan, SH, MH, aktivis yang kini menjadi anggota DPRD Kota Bandarlampung, mengapresiasi gerakan para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bergerak (ALB).

“Persoalan serius ini harus terus dikawal seluruh elemen masyarakat dan para pemangku adat Lampung lewat Laskar Lampung yang menuntut serupa dan masih berproses di Polda Lampung,” ujar aktivis yang berprofesi sebagai advokat ini.

Menurut dia, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk gerakan moral yang bernilai lagu masyarakat berbudaya dan leluhur masyarakat adat Lampung yang telah mewariskan adat budaya. “Kok dengan enteng dimonyetkan,” tandasnya.

Dia pribadi mengaku marah dan kecewa berat. “Ayo terus, ajak sahabat dan kawan-kawan bersatu untuk menjaga marwah adat Lampung yang bernilai tinggi. Salam satu nafas perjuangan, bergeraaak,” tandasnya.

Di flyer yang disebar ke grup -grup whatsapp, titik kumpul aksi, Museum Lampung di Jl. ZA Pagar Alam No.64, Gedongmeneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung. Kontak person 085839882817 dan 0895636203666.

Menurut Agam Kusuma Yuda, koordinator sementara, mengatakan ada empat tuntutan aksi, yakni:

1. Mendesak Polda Lampung untuk menetapkan tersangka.

2. Meminta Polda Lampung untuk serius dalam kasus pelecehan adat Lampung

3. Mengapresiasi langkah hukum yang sudah dilakukan Polda lampung

4. Menuntut seluruh Komisioner KPU Bandarlampung untuk mundur dari jabatannya.

Data awal yang akan turun ke jalan, katanya, BEM STKIP AL ITB dan Pengurus Cabang PMII Kota Bandarlampung, Jeritan Rakyat Tertindas (JERAT), Laskar Bandarlampung, WN88 Provinsi Lampung, DPW Lapbas Provinsi Lampung, Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Bandarlampung.

Perorangan, Ahmad Nyerupa (Majelis Penyimbang Adat Lampung/MPAL), Hermawan, SH, MH (DPRD Kota Bandarlampung, dan Arif Sanjaya Sakti sebagai tokoh muda pecinta budaya Lampung dari perwakilan DPW LAPBAS Provinsi Lampung.

“Saya sendiri ketua JAMAN Kota Bandarlampung, ketua koordinator Wilayah Lampung Tengah Forum Pres Independent Indonesia (FPII), pengurus JERAT dan WN 88,” kata Agam Kusuma Yuda. Pada aksi, dia tak bawa lembaga.

Menurutnya, sebelum aksi, mereka telah menggelar fokus group discussion (FGD) dengan tema “Grand Maskot KPU” di Aula KNPI Provinsi Lampung, Senin (24/6/2024), pukul 15.30 WIB hingga 18.00 WIB.

Dalam rilis yang diterima Helo Indonesia, Senin (20/5/2024), KPU Kota Bandarlampung akan menghentikan penggunaan maskot kera atau monyet pakai kain dan topi adat Lampung. Mereka akan mengubah atau memperbailo desainnya.

KPU Kota Bandarlampung memohon maaf jika penggunaan atribut adat Lampung berupa tumpal dan kain tapis pada maskot tersebut dipandang tidak sesuai dengan nilai dan kepantasan berpakaian adat Lampung.

Ikon atau maskot monyet pakai kain adat itu menulai protes masyarakat adat Lampung, antara lain Laskar Lampung, MPAL Kabupaten Pesawaran, Panglima Elang Berantau, dan Budayawan Lampung Anshori Djausal dari Akademi Lampung.

“Orang Lampung mengumpakan sifat-sifat jelek itu monyet. Makanya, tak ada yang suka disamakan dengan mangoh (Bahasa Menggala), bisa marah,” kata Anshori Djausal, mantan akademisi Unila yang masih aktif terkait budaya dan seni.

Dijelaskannya kepada Helo Indonesia, Minggu (19/5/2024), tak hanya orang Lampung, karakter kera atau monyet adalah binatang yang sangat serakah. Keserakahannya bisa terlihat di antaranya tatkala binatang yang satu ini mengambil makanan.

Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Pesawaran mengecam keras ikon Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bandarlampung 2024 yang diluncurkan KPU setempat di Tugu Gajah, Enggal, Kota Bandarlampung, Minggu (19/5/2024).

Ikon atau maskot berupa kera atau monyet memakai pakaian adat Lampung. Ada pribahasa Lampung “Dang Nikhu Sikap Ne Kekha” (Jangan Meniru Sikap Kera). Artinya, sikap kera sangat buruk, kata Ketua MPAL Pesawaran Farifki Zulkarnayen.

Sekjen Laskar Lampung Panji Nugraha AB, SH, didampingi penasihat Hukum Gunawan Pharrikesit bahkan melaporkannya ke Polda Lampung, Minggu malam (19/5/2024). Ormas tersebut menilai pelecehan dan atau penghinaan terhadap masyarakat Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *