TINTAINFORMASI.COM, TANGGAMUS — Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1.998.935.574,72 yang bersumber dari dana APBD TA 2023 untuk membiayai pembangunan Jalan Rigid Beton ruas Campang Tiga menuju GOR dan Islamic Center komplek perkantoran Pemkab Tanggamus.
Pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Rigid Beton Waysom Campang Tiga tersebut diatas dinilai bermutu rendah dan terbukti baru beberapa bulan dilakukan serahterima antara pihak Rekanan CV> Gajah Lampung dengan Dinas PUPR, ruas jalan tersebut sudah banyak mengalami kerusakan dan materail jalan berhamburan. Pada saat dilalui kendaraan maka debu tebal bakal menerpa para pengguna jalan lainnya dan sangat mengganggu warga sekitar.
Ramainya pemberitaan tentang kerusakan ruas jalan Rigid Beton ini, membuat rekanan merasa gerah sehingga tadi malam (Senin (29/4/2024 tengah malam)saat masyarakat sedang asik menonton pertandingan bola smifinal U23, pihak rekanan melakukan perbaikan jalan rigis beton yang rusak dengan menggunakan Latasir tipis.
Jadi pada saat masyarakat asik menonton pertandingan bola smifinal U23 antara Indonesia melawan Uzbekistan pada pukul 21.00 Wib, pihak rekanan dan Dinas PUPR melakukan perbaikan badan jalan yang rusak.
“Saya yanya bekerja saja, untuk jelasnya tanyak kepada pihak Rekanan, ini hanya perbaikan, bukan pekerjaan awal,” jelas Kimin salah seorang Pegawai Dinas PUPR, Senin malam (29/4/2024) sekitar pukul 23.50 Wib.
Inspektorat Kabupaten Tanggamus dalam konfirmasinya menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap Dinas PUPR guna mengklarifikasi permasalahan yang terjadi, Minggu (28/4/2024).
“Terima kasih informasinya, kami akan pelajari dahulu permasalahannya, segera kita akan lakukan pemanggilan terhadap Dinas untuk lakukan klarifikasi,” jelas Sekretaris Inspektorat Gustam Apriansyah.
Dilain pihak, Sekjen Laskar Lampung Panji Nugraha AB, SH dalam konfirmasinya terhadap media ini mengaku menyesalkan karena secara tidak langsung ini sudah merupakan bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan, baik oleh pihak Dinas maupun oleh Konsultan Pelaksana.
“Kami akan melakukan investigasi guna mengetahui lebih jauh tentang buruknya kualitas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pembangunan ini dijadikan ajang untuk kolusi korupsi dan nepotisme,” jelas Panji, Senin (30/4/2024).
Panji juga menambahkan bahwa jika memang terbukti ada indikasi demikian maka pihaknya juga tidak segan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melakukan koordinasi terhadap aparat penegak hukum terkait. (Team)
