TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG TENGAH — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Provinsi Lampung, menolak keras harga yang ditetapkan Pj Gubernur dan dinilai tidak sejahterakan petani dengan harga 900 saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPW MSI Provinsi Lampung dalam rapat dengar pendapat yang dimotori Pemda Lampung Tengah, antara petani dan pengusaha tepung Tapioka, Senin 16 Desember 2024.
Kegiatan yang pimpin oleh Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya ini tidak membauhkan hasil yang menggembirakan, karena antara petani dan pengusaha.
Dalam hal ini, Rizani selaku Ketua DPW MSI menolak keras harga yang di tetapkan oleh PJ Gubernur Lampung karena dinilai tidak berpihk ke masyarakat khususnya petani singkong.
“Alhadulillah hari ini kita bersama perwakilan petani singkong dari berbagai wilayah di Kabupaten Lampung Tengah, menhingkapi harga singkong yang ditetapkan oleh Pj Gubernur Provinsi Lampung dan kami menolak keras dengan besaran harga Rp. 900 tersebut,”katanya.
Pj Gubernur Lampung Samsudin baru baru ini menanggapi harga singkong yang anjlok saat ini tetap merujuk pada kesepakatan pada tahun 2021 lalu dinilai Rizani tidak layak dilanjutkan.
“Karena dengan harga Rp 900 itu biaya yang di keluarkan petani untuk perawatan dari pengolahan tanah dan perawatan tanaman singkong saat ini yang cukup tinggi terasa mencekik petani,”jelasnya.
Ditempat yang sama, Perkumpulan Ubi Kayu Indonesia juga mengecam keras dengan ada hasil rapat Pj Gubernur yang seakan pemerintah tidak memperhatikan nasib petani singkong khususnya di Lampung Tengah.
“Karena pada tahun 2021 lalu harga 900 yang ditetapkan Gubernur Lampung yang lalu Arinal Junadi itu masih berkisar 700 dan ditetapkan lah harga tersebut, pada saat itu biaya perawatan belum setinggi ini,”kata ucap Asrul.
Mewakili jeritan petani, Asrul mempertanyakan kinerja pemerintah saat ini yang kurang berpihak kepada petani, khususnya petani singkong di Kabupaten Lampung Tengah.
“Pak Pj Gubernur ini harga 900 tidak ada masalah, ya tidak timbul perlawanan dari masyarakat kalau harga dirasakan menguntungkan bagi petani. Jadi kami dari petani tidak sepakat, mana itikat pemerintah untuk berpihak kepada kami petani,”pungkasnya.
Petani singkong dipastikan menolak hasil kepsepatan tahun 2021 yang diterapkan oleh pj gubernur,” Yang jelas kami menolak hasil kesepatan tahun 2021 oleh Pj Gubernur yang akan di terapkan saat ini, ini jelas tidak menguntungkan petani dan merugikan petani. Jangan perusahaan mau untjng sendiri,”tutupnya.
(Red)
