TINTAINFORMASI, LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti ketimpangan dalam rantai ekonomi sektor pertanian yang dinilai masih merugikan petani. Menurutnya, petani menjadi pihak yang paling besar menanggung risiko produksi, sementara keuntungan justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha di tingkat atas. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Mirza saat membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan Pupuk Hayati Cair Program Desaku Maju yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung, Selasa (7/7/2026).
“Pihak yang paling besar menanggung risiko adalah petani, sedangkan keuntungan lebih banyak dinikmati di tingkat atas. Kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” tegas Mirza.
Ia menjelaskan, petani selama ini menghadapi berbagai risiko mulai dari cuaca yang tidak menentu, serangan hama, hingga fluktuasi harga hasil panen. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki akses permodalan yang lebih murah, sumber daya manusia yang kuat, serta kemampuan bertahan ketika mengalami kerugian.
Menurut Mirza, kebijakan pemerintah harus mampu mengembalikan nilai tambah hasil pertanian kepada petani, sehingga kesejahteraan mereka meningkat dan tidak hanya berhenti di rantai distribusi.
Ia mengungkapkan, konsep tersebut telah mulai diuji sejak 2019 melalui pengembangan pertanian di lahan seluas sekitar 600 hektare. Dari program tersebut, produktivitas padi mampu mencapai sekitar 11 ton per hektare.
Mirza juga menilai kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin memberikan perhatian terhadap sektor primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Bagi Provinsi Lampung, sektor pertanian memiliki peran strategis karena menyumbang sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, hampir 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor tersebut.
Ia menambahkan, keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui kebijakan harga yang memberikan keuntungan layak. Menurutnya, kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah telah meningkatkan pendapatan petani tanpa menyebabkan lonjakan harga beras yang signifikan di tingkat konsumen.
Peningkatan pendapatan petani tersebut, lanjut Mirza, turut berkontribusi terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan di Lampung sepanjang 2025.
Mirza menegaskan, keberhasilan pembangunan pertanian tidak semata diukur dari tingginya produksi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan keluarga petani yang berdampak pada kualitas pendidikan anak, sumber daya manusia, dan kemajuan desa.
“Kalau petani sejahtera, bukan hanya sawah yang tumbuh subur. Kesempatan belajar anak-anak di desa juga ikut berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI, Eko Nugroho Dharmo Putro, mengatakan penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian nasional sekaligus motor penggerak terwujudnya swasembada pangan.
Menurut Eko, peran penyuluh kini tidak hanya menyampaikan teknologi kepada petani, tetapi juga menjadi pendamping, motivator, fasilitator, dan agen perubahan di lapangan.
“Keberhasilan program pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh peran aktif penyuluh dalam mendampingi petani. Penyuluh harus mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kelembagaan petani,” katanya.
Ia menambahkan, penyuluh dituntut terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi digital, serta mempercepat penerapan inovasi pertanian. Selain itu, mereka diharapkan mengawal program prioritas Kementerian Pertanian, mulai dari peningkatan produksi pangan, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, pemupukan berimbang, hingga pemanfaatan pupuk hayati dan teknologi ramah lingkungan.
Eko juga mengajak penyuluh memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa agar inovasi pertanian dapat diterapkan lebih cepat di lapangan.
“Dengan penyuluh yang kompeten dan inovatif, cita-cita mewujudkan pertanian modern, maju, mandiri, dan swasembada pangan bukanlah hal yang mustahil,” pungkasnya. (**)
