Scroll untuk baca artikel
Bandar LampungDPRD LampungLampung

Komisi V DPRD Provinsi Lampung angkat bicara terkait keluhan Orang Tua Siswa SMAN 12 Bandar Lampung

29
×

Komisi V DPRD Provinsi Lampung angkat bicara terkait keluhan Orang Tua Siswa SMAN 12 Bandar Lampung

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, BANDAR LAMPUNG — Mengenai permasalahan penahanan kartu ujian di SMAN 12 Bandar Lampung Yanuar Irawan selaku Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung sudah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung agar tidak adanya kartu ujian.

“Kami Komisi V sudah meminta kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung agar tidak ada lagi penahan ijazah atau semacamnya disekolah,” ucap Yanuar Irawan kepada awak media. (Kamis, 30/11/23).

Scroll Untuk Baca Artikel
IKLAN HUBUNGI KAMI

Yanuar menambahkan, yang menjadi kewenangan kita apalagi kalau berasal dari keluarga tidak mampu, karena kalau sejauh ini kami melihat apa yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah sesuai.

 

“Contoh saya sendiri beberapa kali masyarakat minta tolong untuk kasus serupa langsung dibantu dan diserahkan ijazahnya oleh sekolah yang bersangkutan dan tidak pernah ada masalah selagi dikomunikasikan dengan baik,” tutup Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

Berita sebelumnya,

Problema dibidang pendidikan kembali terjadi, kali ini para orangtua siswa SMA Negeri 12 Bandar Lampung merasa resah akibat ketentuan yang diberlakukan oleh pihak pengelola sekolah bahwa para siswa yang belum melunasi Uang Komite tidak diperkenankan untuk mengikuti berbagai kegiatan di sekolah termasuk juga tidak memperoleh Kartu Ujian, ini berlaku bagi seluruh siswa mulai dari Kelas X hingga Kelas XII.

Salah seorang orangtua siswa yang wanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan kepada media ini menyebutkan bahwa didalam rapat komite pihak pengelola sekolah telah menentukan besaran Uang Komite yang dibebankan kepada masing-masing siswa, nilainya bervariasi antara Rp. 3.600.000 hingga Rp. 4.500.000 per siswa pertahun, dan para orangtua siswa yang hadir tinggal menanda-tangani naskah pernyataan persetujuan yang telah dipersiapkan oleh pihak pengelola sekolah.

“Kemampuan ekonomi bagi kami para orangtua siswa ini tidaklah sama dan kami juga bukannya tidak menyetujui masalah adanya Uang Komite tersebut akan tetapi berilah kami kelonggaran untuk membayar secara mencicil, jangan harus langsung lunas,” ujar orangtua siswa ini. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *