Tintainformasi.com, Bandar Lampung — Wali murid SMPN 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2023 – 2024 merasa tercekik karena telah menandatangani pernyataan untuk kesanggupan membayar uang komite senilai Rp. 6 juta per tahun.
Bayangkan bila ada sebanyak delapan kelas siswa baru di SMP 2 Bandar Lampung dengan rata rata per kelas ada sebanyak 30 siswa dan siswi maka total siswa sebanyak 280 dikalikan 6 juta rupiah.
Diperoleh uang sejumlah kurang lebih 1,6 miliar pertahun nya .
Budi ( 55) warga Jl Pramuka, Bandar Lampung kebetulan anaknya di terima di sekolah tersebut kepada wartawan membenarkan anaknya dimintai uang. Komite sebesar Rp 6 juta pertahun.
” Saya sudah bayar lunas. Sebesar 6 juta pertahun untuk komite anak saya mas ,” ujar Budi sambil wanti wantii agar nama anaknya tidak disebutkan.
Sementara Wantri warga Kemiling menyatakan ia baru membayar 2 juta rupiah sisanya dibayar kan secara mencicil dua kali nanti nya pak di awal semester tahun 2025.
“Terpaksa saya bayar walaupun tidak punya uang . Saya hutang sana sini karena itu syarat saat anak saya daftar ulang pak, ” ujar Wantri kepada wartawan, Kamis. 2 Januari 2025 .
Lanjut Wantri, untuk uang komite di SMPN 2 Bandar Lampung dipatok senilai Rp 6 juta pertahun namun juga ada kebijalan pihak sekolah untuk tidak membayar senilai 6 juta , bisa di cicil atau bila kaum dhuafa atau anak yatim bisa dibebaskan dari pembayaran, ” akhir Wantri.
Sementara Emilio Pemerhati Pendidikan Lampung saat diminta pendapatnya Jumat 3 Desember 2025, mengatakan dalam pasal 10 Ayat 2 ( Permendikbud) No 75 tahun 2016 tentang komite sekolah menyatakan penggalangan dana pendidikan lainnya berbentuk sumbangan atau bantuan bukan pungutan pendidikan. Bahwa apabila pihak SMPN 2 Bandar Lampung mematok nilai 6 juta menurut saya terlalu tinggi , seharusnya pihak komite yang terdiri dari wali murid untuk melakukan penolakan saat rapat komite” ujar Emilio.
Sementara Kepala Sekolah SMPN 2 Bandar Lampung Abduk Khanif, SPd.MPd.
masih dalam tahap konfirmasi untuk menanyakan terkait keluhan wali murid terkait biaya uang komite sebesar 6 juta tersebut. (*)
