Tintainformasi.com – Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah dokumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan bangunan di atas tanah.
Tanah yang dimaksud bisa berupa tanah milik negara atau tanah dengan hak pengelolaan tanah (HPL).
HGB berlaku dalam jangka waktu tertentu, biasanya hingga 30 tahun, dan dapat diperpanjang.
Dikutip dari nesiatimes.com, Rabu (5/2/20250 hal ini tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
Kemudian pada pasal 36 ayat 1 menyebutkan, yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia (WNI) serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Menurut Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, HGB di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun.
Lalu, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.
Sementara itu, ada beberapa hal yang membuat HGB bisa terhapus berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 pasal 40, sebagai berikut:
- Jangka waktunya berakhir.
- Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi.
- Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- Dicabut untuk kepentingan umum.
- Ditelantarkan.
- Tanahnya musnah.
- Ketentuan dalam pasal 36 ayat 2.
Adapun bunyi pasal 36 ayat 2:
“Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.“
Dengan demikian, HGB juga dapat gugur jika pemiliknya tidak lagi memenuhi syarat kepemilikan HGB selama 1 tahun tetapi hak milik tersebut tidak dialihkan.
Menurut Pasal 35 Ayat 2 PP No. 18 Tahun 2021, jika pemilik tidak lagi memenuhi syarat kepemilikan HGB dan tidak melepaskan atau mengalihkan haknya, hak tersebut terhapus karena hukum.
Pasal 37 ayat 3 menyebutkan, setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan, tanah hak guna bangunan kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau Tanah Hak Pengelolaan.
Menurut ayat 4, ini berarti penataan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan menteri.
Tetapi, bekas pemegang HGB masih mendapat prioritas dengan memperhatikan hal-hal berikut.
- Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak
- Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak
- Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
- Tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang
- Tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum
- Sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Keadaan tanah dan masyarakat sekitar
