Tintainformasi.com, Kayu Agung — Di tengah sorotan kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang berdampak pada pemangkasan anggaran media, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) OKI menegaskan independensinya.
Ketua PPWI OKI, M. Abbas Umar, menyatakan bahwa sejak berdiri di OKI, organisasinya sekalipun tidak pernah menerima bantuan hibah dalam bentuk apapun dari Pemda OKI.
“SK PPWI OKI turun tahun 2018, dan setiap tahunnya kami rutin melampirkan pemberitahuan sebagai informasi keberadaan organisasi,” ujarnya saat diminta menanggapi, Senin (1/12).
Pernyataan ini memperjelas bahwa PPWI OKI bukan penerima bantuan hibah Pemkab OKI. Meski begitu, Abbas Umar menyayangkan sikap Pemda OKI yang terkesan mengabaikan organisasi pers di OKI, padahal media berperan penting sebagai kontrol sosial.
“Kami memahami Pemkab OKI berhak menentukan prioritas anggaran, termasuk efisiensi kepada media. Namun, pemerintah daerah seharusnya menyadari pentingnya peran media sebagai mitra dalam pembangunan dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abbas Umar mengkritisi implementasi sila ke-5 Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan hanya untuk organisasi tertentu!” Ia mendesak agar Pemkab OKI dapat lebih bijaksana, dan berkeadilan dalam mengalokasikan anggaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat OKI.
Mengacu pada slogan HUT ke-18 PPWI di Sunlake Jakarta, 11 November 2025, yaitu “Jadilah pilar keadilan dan kebenaran,” PPWI OKI berkomitmen independen dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, terlepas dari kebijakan efisiensi Pemda OKI. (Tim/Red)
