Tintainformasi.com, Lampung 20 Februari 2026 —
Satu tahun kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela di Provinsi Lampung layak dibaca sebagai fase pembukaan sebuah eksperimen kebijakan.
Bagaimana membangun fondasi ekonomi sambil menjawab tuntutan kesejahteraan yang makin konkret. Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pasangan ini membawa ekspektasi tinggi bukan sekadar pertumbuhan angka, tetapi perubahan yang terasa di dapur masyarakat.
Pertanyaannya kini sederhana namun tajam: apakah capaian tahun pertama sudah cukup untuk disebut sebagai perubahan struktural, atau masih sebatas stabilisasi administratif?
Pertumbuhan Ekonomi: Angka Naik, Realitas Belum Merata
Pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,28 persen tentu patut dicatat sebagai sinyal positif. Konsumsi rumah tangga stabil, sektor swasta bergerak, dan investasi menunjukkan tren optimistis. Namun dalam kacamata ekonomi politik, pertumbuhan bukan tujuan akhir, ia hanyalah alat.
Yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan.
Di lapangan, sebagian pelaku UMKM masih mengeluhkan akses modal, petani menghadapi fluktuasi harga, dan rantai distribusi belum sepenuhnya efisien. Artinya, pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya menjawab persoalan produktivitas akar rumput.
Penurunan kemiskinan di beberapa wilayah memang memberi harapan, tetapi indikator kesejahteraan tidak bisa berhenti pada statistik tahunan. Yang perlu diuji adalah keberlanjutan: apakah masyarakat keluar dari kemiskinan secara struktural, atau hanya terdorong sementara oleh stimulus ekonomi?
Dorongan kerja sama internasional adalah langkah progresif, tetapi perlu kehati-hatian. Tanpa strategi hilirisasi yang jelas, investasi berisiko hanya menjadi aktivitas ekstraktif yang tidak menciptakan nilai tambah lokal.
Program Desa dan Pangan: Niat Baik, Tantangan Eksekusi
Penguatan BUMDes dan kedaulatan pangan adalah arah kebijakan yang populis sekaligus strategis. Secara teori, pembangunan berbasis desa mampu menciptakan efek domino ekonomi. Namun praktiknya sering tersandung pada kapasitas manajemen, tata kelola, dan pengawasan.
BUMDes yang tidak didampingi secara profesional berisiko menjadi proyek administratif, bukan mesin ekonomi desa. Penyediaan pupuk organik adalah langkah visioner, tetapi perlu integrasi dengan pelatihan pertanian modern, akses pasar, dan stabilisasi harga agar dampaknya nyata.
Masalah klasik pembangunan daerah bukan pada desain program, melainkan pada disiplin implementasi.
Infrastruktur pertanian dan konektivitas wilayah juga menunjukkan komitmen pemerintah pada sektor riil. Namun percepatan pembangunan harus diiringi transparansi anggaran dan prioritas berbasis kebutuhan ekonomi, bukan sekadar proyek fisik yang terlihat.
Kepuasan Publik Tinggi, Tapi Ini Baru Fase Bulan Madu
Tingkat kepuasan publik 83,67 persen pada 100 hari kerja pertama lebih mencerminkan optimisme awal ketimbang evaluasi hasil. Dalam politik pemerintahan, fase ini sering disebut sebagai “bulan madu kebijakan” — periode ketika masyarakat memberi ruang harapan.
Tantangan sebenarnya adalah menjaga kepercayaan itu saat program masuk fase implementasi penuh: ketika dampak ekonomi harus bisa diukur, birokrasi diuji efektivitasnya, dan keputusan politik mulai menyentuh kepentingan nyata.
Tanpa mekanisme evaluasi berbasis data dan keterbukaan publik, kepuasan awal bisa berubah menjadi kritik keras.
Risiko Stagnasi di Level Fondasi
Satu catatan kritis dari tahun pertama adalah potensi stagnasi jika pemerintah terlalu lama berada dalam mode “peletakan fondasi”. Fondasi penting, tetapi pembangunan tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan dan simbol kebijakan.
Lampung membutuhkan akselerasi yang lebih berani:
– Reformasi birokrasi berbasis kinerja, bukan administratif
– Integrasi program ekonomi desa dengan ekosistem industri regional
– Penguatan sektor hilirisasi pertanian agar nilai tambah tidak keluar daerah
Tanpa langkah-langkah ini, pertumbuhan akan berjalan, tetapi transformasi ekonomi bisa tertunda
Dari Stabilitas Menuju Lompatan
Memasuki tahun kedua, ada beberapa strategi kunci yang dapat memperkuat arah kepemimpinan:
- Fokus pada Ekonomi Produktif.
Lokal Investasi harus diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah agroindustri, pengolahan hasil bumi, dan logistik regional.
- Profesionalisasi BUMDes
Pendampingan manajemen, audit rutin, dan integrasi digital agar BUMDes benar-benar menjadi entitas bisnis desa.
- Transparansi Infrastruktur
Publik perlu mengetahui prioritas proyek, dampak ekonomi, dan efektivitas anggaran.
- Hilirisasi Pertanian
Dorong industri pengolahan lokal agar petani tidak hanya menjual bahan mentah.
- Sistem Evaluasi Terbuka
Gunakan data publik sebagai alat kontrol sosial dan perbaikan kebijakan.
Tahun Kedua Merupakan Waktu Pembuktian Nyata
Satu tahun pertama Mirza–Jihan menunjukkan arah yang relatif stabil dan niat pembangunan yang jelas. Namun stabilitas bukan tujuan akhir. Pemerintahan daerah dinilai dari kemampuannya menciptakan perubahan struktural yang bertahan lama.
Lampung kini berada di titik kritis: melanjutkan fondasi menjadi akselerasi, atau terjebak dalam rutinitas administratif. Tahun kedua bukan lagi soal janji, melainkan pembuktian apakah kebijakan mampu menjawab kebutuhan rakyat secara konkret.
Sejarah pemerintahan tidak mencatat siapa yang memulai dengan baik, tetapi siapa yang berani menuntaskan perubahan. (Red)
