Tintainformasi.com, Kayuagung — Polemik pemangkasan anggaran belanja media dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun Anggaran 2026 memasuki babak baru. Alih-alih bertanggung jawab, DPRD OKI justru memilih untuk menyalahkan pihak eksekutif, mengklaim bahwa kebijakan kontroversial tersebut bukanlah inisiatif mereka.
Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, dengan nada defensif menyatakan bahwa penyusutan anggaran publikasi media merupakan usulan murni dari pihak eksekutif dalam rangka penataan belanja daerah. “Penyusunan program dan rincian anggaran merupakan kewenangan eksekutif,” tegas Farid, seolah ingin mencuci tangan dari dampak yang ditimbulkan.
Pernyataan Farid ini jelas mengindikasikan upaya DPRD untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ia bahkan mengklaim bahwa peran DPRD hanya sebatas memberikan persetujuan dan pengawasan, tanpa terlibat dalam substansi penyusunan anggaran.
“DPRD menjalankan fungsi persetujuan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Farid, mencoba berlindung di balik payung hukum.
Senada dengan Farid, Anggota Komisi III DPRD OKI, Feri Indratno, juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran media merupakan konsekuensi dari berkurangnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Ia mengklaim bahwa DPRD tidak melakukan perubahan terhadap pengajuan anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif.
“Pengajuan dari eksekutif tidak kami kurangi. Ini murni dampak efisiensi fiskal,” kilah Feri, seolah ingin meyakinkan publik bahwa DPRD tidak punya andil dalam kebijakan yang merugikan insan pers tersebut.
Sikap saling lempar tanggung jawab yang ditunjukkan oleh DPRD ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa DPRD, sebagai representasi rakyat, justru enggan bertanggung jawab atas kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas informasi publik? Apakah ini merupakan upaya untuk menghindari sorotan dan kritik dari masyarakat? Sikap ini jelas mencerminkan kurangnya sensitivitas DPRD terhadap pentingnya peran media dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menyuarakan kepentingan publik. (Red/PPWI OKI )
