Tintainformasi.com, Lampung Selatan — Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat di Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini, sorotan publik tertuju pada pengelolaan proyek-proyek di Dinas Pendidikan yang diduga dikendalikan oleh oknum berinisial BQ, yang disebut-sebut sebagai kerabat dekat Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa BQ bekerja sama dengan Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lampung Selatan untuk mengatur pemenang tender proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah tahun anggaran 2025.
Dugaan ini semakin kuat karena sebagian besar proyek, baik yang telah dimenangkan maupun yang belum diumumkan, disebut-sebut sudah dikondisikan untuk dikerjakan oleh keluarga, kerabat, dan tim internal BQ.
“Semua proyek sudah terkondisi. Bahkan perusahaan pemenang tender ditentukan langsung oleh BQ melalui orang-orang dinas yang dekat dengan Bupati,” ujar Toni Bakrie, Ketua Umum LSM GAMAPELA, dalam keterangannya dilansir salah satu media, Kamis (24/7/2025).
Lebih lanjut Toni mengungkapkan, panitia kerja proyek dan sejumlah pejabat dinas hanya menjadi formalitas, karena pengendali utama proyek adalah BQ. Bahkan kepala dinas pun disebut tidak memiliki kewenangan penuh untuk menolak atau mengubah keputusan yang telah diambil oleh pihak BQ.
Sejumlah aktivis dari Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung mengecam keras praktik pengaturan proyek ini. Mereka menilai bahwa keterlibatan keluarga kepala daerah dalam urusan proyek pemerintahan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak integritas birokrasi daerah.
“Tindakan ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Uang rakyat tidak boleh dijadikan alat untuk memperkaya keluarga pejabat,” ujar salah satu aktivis LSM Lampung.
Praktik nepotisme ini, menurut para aktivis, tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat partisipasi perusahaan-perusahaan profesional yang kompeten. Seharusnya, proyek-proyek strategis di bidang pendidikan bisa menjadi peluang pembangunan yang inklusif, bukan malah dijadikan alat konsolidasi kekuasaan kelompok tertentu.
Masyarakat menaruh harapan besar agar Kabupaten Lampung Selatan bisa tumbuh melalui pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan. Jika proyek-proyek publik terus dikuasai oleh pihak yang sama dengan jalur kekeluargaan, maka pembangunan akan timpang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin merosot.
Masyarakat juga berharap agar harapan besar untuk kemajuan pembangunan daerah yang beberapa waktu lalu telah dicanangkan oleh pasanga Bupati Radityo Egi Pratama dengan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar akan ternoda oleh praktek korupsi secara terselubung.
“Kabupaten ini dibangun melalui proses panjang. Jangan rusak dengan kepentingan pribadi dan keluarga. Kepemimpinan harus dijalankan dengan niat yang tulus, bukan demi memperkaya lingkaran sendiri,” tegas Toni Bakrie.
LSM dan elemen masyarakat sipil mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan pengkondisian proyek ini. Jika benar terjadi, tindakan tegas harus diambil guna memberikan efek jera dan menjaga marwah pemerintahan daerah.
“Masalah KKN yang terus berulang adalah cermin dari buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Jika tidak segera dihentikan, rakyat yang akan menanggung akibatnya,” tutup Toni.
Selama berita diturunkan pihak Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan dan BQ belum bisa dikonfirmasi. Kendati demikian publik mematikan informasi selanjutnya terkait pengondisian proyek Pemkab Lamsel dengan diatas namakan Proyek Keluarga Bupati itu.
(Team red)
Memuat judul...
