LAMPUNG SELATAN, TINTA INFORMASI — Pengelolaan anggaran negara di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) mendadak menjadi sorotan tajam setelah terkuaknya alokasi dana bernilai fantastis mencapai Rp9.013.749.000 hanya untuk membiayai Jasa Petugas Keamanan Alih Daya (Outsourcing) Tahun Anggaran 2026.
Di tengah himpitan biaya pendidikan serta kebutuhan krusial mahasiswa akan peningkatan fasilitas laboratorium, alat riset, dan sarana pembelajaran, keputusan pimpinan perguruan tinggi negeri di Lampung Selatan ini menggelontorkan lebih dari Rp9 Miliar hanya untuk menyewa jasa satpam dinilai sangat tidak rasional dan melukai rasa keadilan publik.
Dua Paket Pengadaan, Satu Pertanyaan Besar
Berdasarkan penelusuran mendalam pada portal resmi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP/INAPROC), pembengkakan anggaran pengamanan ini terpecah dalam dua paket pengadaan terpisah, yakni:
- Paket RUP 62437744: Bernilai sekitar Rp5,18 Miliar
- Paket RUP 67567016: Bernilai sekitar Rp3,83 Miliar
Jika dikalkulasi, total jatah dana keamanan tersebut menyentuh angka Rp9,01 miliar. Angka spektakuler untuk sebuah institusi pendidikan tinggi.
Anomali ini memicu pertanyaan krusial di tengah masyarakat: Ancaman sebesar apa yang sedang dihadapi ITERA hingga harus membentengi dirinya dengan alokasi anggaran keamanan sebesar itu?
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RINCIAN ANGGARAN KEAMANAN ITERA TA 2026 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ • Paket RUP 62437744 : Rp 5.180.000.000 (Pengadaan I) │
│ • Paket RUP 67567016 : Rp 3.833.749.000 (Pengadaan II) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TOTAL ALOKASI : Rp 9.013.749.000 (Rp 9,01 Miliar) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Gerbang Benteng Mewah, Prioritas Akademik Terabaikan?
Keamanan lingkungan kampus memang penting. Namun, membengkaknya alokasi hingga Rp9 miliar tanpa dasar kalkulasi yang terbuka adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip efisiensi anggaran negara.
Publik dan civitas akademika berhak menagih rincian teknis dari pengadaan raksasa ini:
- Rasio Personel: Berapa tepatnya jumlah personel satpam yang disewa?
- Kalkulasi Biaya: Berapa gaji riil per personil dibanding persentase keuntungan (management fee) perusahaan penyedia jasa outsourcing?
- Valuasi Aset: Seberapa besar nilai aset negara di kampus yang harus dijaga hingga membutuhkan biaya pengawalan kelas berat tersebut?
Sangat ironis ketika esensi dasar perguruan tinggi adalah menjadi tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan, laboratorium eksperimen, dan lahirnya gagasan kritis, ITERA justru memprioritaskan pos anggaran pengamanan dengan angka yang membuat publik mengernyitkan dahi.
Situasi ini memunculkan sindiran keras di masyarakat: Apakah pintu gerbang kampus kini jauh lebih berharga dan dilindungi daripada masa depan akademis mahasiswanya?
Menagih Akuntabilitas dan Transparansi Uang Rakyat
Uang bernilai miliaran rupiah yang dikelola ITERA bukanlah uang pribadi pejabat kampus, melainkan alokasi APBN yang bersumber dari pajak rakyat dan kontribusi biaya pendidikan mahasiswa. Oleh karena itu, pimpinan ITERA wajib membeberkan secara transparan dan terukur seluruh komponen dalam kontrak pengadaan Rp9,01 miliar tersebut.
Rakyat tidak butuh jawaban normatif semata bahwa “kampus memang membutuhkan keamanan”. Publik menuntut penjelasan berbasis data, logika anggaran, serta asas kemanfaatan. Jika pihak kampus enggan atau alergik membuka rincian ini kepada publik, wajar apabila spekulasi dan prasangka buruk terkait tata kelola anggaran di PTN tersebut terus merebak.
Transparansi bukanlah ancaman, melainkan kewajiban hukum dan moral. Jangan sampai institusi yang bertugas mendidik intelektual muda ini begitu sibuk memperketat dan mempermahal benteng gerbangnya, namun lupa bahwa kepercayaan publik adalah hal paling berharga yang wajib dijaga. (red)
- Hak Jawab & Clarification: Redaksi memberikan ruang hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi seluas-luasnya kepada pihak Rektorat ITERA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun pihak terkait sesuai dengan Standar Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
