TINTA INFORMASI | TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyambut positif kehadiran Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di daerah tersebut. Pemkab Tanggamus mendorong kolaborasi dengan Kemenhaj untuk memperkuat edukasi, pelayanan, pembinaan, serta perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., bersama Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Tanggamus H. Farid Anfasa di Ruang Rapat Kantor Bupati Tanggamus, Selasa (6/10/2026).
Dalam audiensi itu, Bupati Tanggamus turut didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Arpin, Kepala BKAD Afrida Susanti, Kepala Dinas Kominfo Suhartono, Direktur RSUD Batin Mangunang Theresia, Kabag Kesra, unsur Bapperida, serta Kabag Pengadaan Barang dan Jasa.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan dan membangun komunikasi awal antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan jajaran Kemenhaj yang baru menjalankan tugas di wilayah tersebut.
Kemenhaj Tanggamus Mulai Beroperasi
Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Tanggamus H. Farid Anfasa menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian baru yang membawa pola kerja serta orientasi pelayanan tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Ia mengatakan, Kantor Kemenhaj Kabupaten Tanggamus secara resmi mulai menjalankan tugas pada 28 September 2026.
“Kami mohon izin, Pak Bupati. Kami mulai bekerja secara resmi di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tanggamus pada Senin, tanggal 28 September. Kami mohon maaf baru sampai hari ini bisa melapor kepada Bapak,” ujar Farid.
Farid juga memperkenalkan jajaran yang akan menjalankan pelayanan Kemenhaj di Kabupaten Tanggamus. Menurutnya, sekitar 10 personel akan memperkuat kantor tersebut dan menangani berbagai tugas pelayanan haji serta umrah di wilayah Tanggamus.
Selain meningkatkan pelayanan, Kemenhaj juga menghadapi tantangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur dan ketentuan perjalanan ibadah haji maupun umrah.
Menurut Farid, edukasi menjadi penting karena masih ada masyarakat yang mudah tergiur tawaran perjalanan ibadah dengan berbagai iming-iming. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila masyarakat menggunakan jasa penyelenggara perjalanan yang tidak bertanggung jawab.
Bupati Tanggamus Tekankan Pentingnya Edukasi
Bupati Tanggamus Saleh Asnawi menyambut baik kehadiran Kemenhaj. Ia menilai edukasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian bersama agar calon jemaah memiliki pemahaman yang memadai sebelum menjalankan ibadah haji maupun umrah.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami tata cara ibadah sekaligus berbagai prosedur dan ketentuan administratif yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah.
“Pada dasarnya, edukasi haji ini memang sangat penting. Walaupun mereka belum bisa melaksanakan umrah atau haji, paling tidak mereka sudah memiliki pengetahuan agama dan pemahaman tentang haji,” kata Saleh.
Karena itu, Bupati mendorong Pemkab Tanggamus dan Kemenhaj menyusun program edukasi yang menyasar tokoh agama, ustaz, hingga masyarakat di tingkat pekon.
Saleh menilai tokoh agama memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Terlebih, pemahaman mengenai tata cara ibadah terkadang belum diikuti pemahaman mengenai aspek teknis dan prosedural.
“Ini perlu kita berikan edukasi kepada mereka, kepada ustaz-ustaz. Karena kadang-kadang mereka paham tentang hajinya, tetapi masalah teknis dan prosedurnya mungkin masih perlu diberikan pemahaman,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab Tanggamus terbuka untuk membangun kolaborasi dengan Kemenhaj. Salah satu bentuknya dapat berupa kegiatan sosialisasi yang menghadirkan tokoh agama dari berbagai kecamatan.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh informasi langsung dan terpercaya mengenai penyelenggaraan haji dan umrah.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sangat welcome dan sangat senang untuk bersama-sama membantu bagaimana supaya misi-misi daripada Kementerian Haji ini dapat terwujud dan tercapai,” kata Saleh.
Pemkab Soroti Potensi Penipuan Perjalanan Haji dan Umrah
Dukungan terhadap program sosialisasi juga disampaikan Kepala BKAD Tanggamus Afrida Susanti. Ia menilai edukasi secara langsung hingga tingkat pekon penting dilakukan karena masih ada masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran perjalanan haji dan umrah yang menjanjikan berbagai kemudahan.
“Memang banyak terjadi di lapangan seperti itu. Banyak agen yang ada unsur penipuan. Jadi saya sangat setuju dengan adanya sosialisasi ke daerah-daerah, khususnya ke pekon-pekon,” ujar Afrida.
Selain membahas edukasi, Afrida turut menyampaikan dukungan anggaran hibah yang berkaitan dengan kegiatan haji.
Ia menjelaskan bahwa pada 2025 terdapat anggaran sekitar Rp1,5 miliar lebih. Sementara itu, dalam pembahasan anggaran 2026, nilai tersebut mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1 miliar akibat kebijakan efisiensi.
Afrida mengatakan pihaknya akan kembali melihat ruang dukungan anggaran tersebut dalam perubahan anggaran. Ia juga meminta dukungan Bupati agar kebutuhan pelayanan dan pembinaan haji tetap memperoleh perhatian pemerintah daerah.
Perkuat Sinergi Pelayanan Haji di Tanggamus
Audiensi tersebut menjadi langkah awal bagi Pemkab Tanggamus dan Kemenhaj untuk memperkuat sinergi dalam pelayanan, pembinaan, edukasi, sekaligus perlindungan masyarakat terkait penyelenggaraan haji dan umrah.
Kehadiran Kemenhaj di Kabupaten Tanggamus juga menjadi bagian dari transformasi kelembagaan penyelenggaraan haji dan umrah di tingkat nasional. Kementerian Haji dan Umrah dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 92 Tahun 2025 setelah sebelumnya urusan penyelenggaraan haji dan umrah berada di bawah Kementerian Agama.
Kementerian Haji dan Umrah kemudian memperingati Hari Khidmat Haji dan Umrah ke-1 pada 8 September 2026 sebagai penanda perjalanan satu tahun kementerian tersebut.
Dengan terbentuknya kelembagaan Kemenhaj hingga tingkat kabupaten, Pemkab Tanggamus berharap akses pelayanan kepada masyarakat semakin dekat. Selain itu, edukasi mengenai prosedur, ketentuan, serta perlindungan jemaah haji dan umrah diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat pekon.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat sekaligus mencegah calon jemaah menjadi korban penipuan atau penyelenggara perjalanan yang tidak bertanggung jawab. (**)
