Bandar Lampung,TintaInformasi.com– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Badar Lampung melakukan audensi kepada DPRD Provinsi Lampung dalam rangka menyampaikan beberapa butir aspirasi, Senin (11/4/2022).
Audensi rombongan HMI Cabang Bandar Lampung ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Ir. Raden Muhamad Ismail berserta 7 (tujuh) Anggota DPRD yang lain di ruang rapat utama.
Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, M. Rizki Al Slafar menyampaikan beberapa tuntutan yaitu menolak penundaan pemilu, menolak tiga priode jabatan presiden, menolak kenaikan harga BBM serta kebutuhan bahan pangan pokok seperti minyak goreng.
Beberapa point tuntutan diatas, diharapkan kepada DPRD Provinsi Lampung untuk dapat diteruskan ke Pemerintah dan DPRD RI. “Ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Dan kami harap tuntutan kami ini tidak berhenti disini saja. Melainkan bisa sampai ke pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Lampung, Ir. Raden Muhammad Ismail (RMI), mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas aspirasi para mahasiswa yang telah disampaikan ke lembaga DPRD Provinsi Lampung.
“Iya tadi kita telah melakukan audiensi dengan adek-adek HMI. Disini mereka sudah menyampaikan aspirasinya dan kami terima aspirasi itu, untuk segera kita tindak lanjuti,” ungkap Raden Ismail.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, pihaknya akan meneruskan ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui biro otonomi daerah (Otda) sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.
“Karena kalau bicara secara kelembagaan alurnya seperti itu. Tapi jika fraksi-fraksi DPRD mau meneruskan ke fraksi nya yang dipusat, juga tidak jadi masalah. Point pentingnya semua aspirasi ini kita terima dan kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
Adapun tuntutan HMI Cabang Bandarlampung yang disampaikan ke DPRD Provinsi Lampung itu diantaranya.
Pertama, menyatakan menolak segala bentuk wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
Kedua, menolak harga kenaikan BBM, harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan PPN 11%.
Ketiga, mendukung pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan kelangkaan solar.
Keempat, mengecam segala bentuk tindakan kriminalisasi dan represifitas aparat terhadap gerakan masyarakat.
Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota bandar Lampung untuk menyuarakan aspirasi jika Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. (Red).
