TintaInformasi.com,Lampung–Alzier Dianis Thabranie mengaku heran dengan anggota DPRD yang seolah membela kebijakan rangkap jabatan. “Wakil rakyat itu bukan menjadi seperti humas pemerintah yooo,” tandas Alzier kepada awak media, Selasa (31/5/2022).
Tak hanya itu, Alzier juga kembali mempertanyakan soal rangkap jabatan pejabat (pj) bupati. “Apa Gubernur tak mampu mengkader ASN sehingga penjabat bupati harus rangkap jabatan?” tanyanya.
Koordinator Lembaga Pemantau Pembangunan Provinsi Lampung (LPPPL) itu yakin banyak ASN berpangkat IV/B yang memenuhi syarat dan mampu memimpin dinas atau jabatan eselon dua lainnya
Menurut dia, hal itu hanya soal sejauh mana seorang kepala daerah memberikan kesempatan dan kepercayaan agar ASN lainnya menggantikan jabatan struktural sebelumnya penjabat bupati.
Tentang adanya wakil rakyat yang seolah membela kebijakan rangkap jabatan, Alzier mengingatkan bahwa anggota DPRD mewakili rakyat, menyerap aspirasi rakyat, tugasnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Para pejabat kepala daerah sebaiknya fokus memimpin daerahnya, apalagi jelang Pemilu 2024, banyak hal yang membutuhkan pemimpin yang tak hanya sambilan. Belum lagi misi dan visi para penjabat bupati itu.
Oleh karena itu, lebih mudarat jika pejabat kepala daerah tak jabat rangkap jabatan struktural sebelumnya yang juga butuh perhatian. Di tahun politik, mereka berpotensi jadi “alat politik” incumbent pada Pemilu 2022, katanya.
“Bagaimana jika kemudian incumbent mencalonkan diri lagi? Sebagai bawahan strukturalnya yang masih disandangnya, sang penjabat bupati bakal ewuh pakewuh untuk bersikap netral kelak,” tandas Alzier.
Seorang gubernur seharusnya memberikan kesempatan para penjabat bupati sebagai garansi agar rakyat yang dipimpinnya jaya, kata mantan ketua Partai Golkar Lampung tiga periode itu.
Alzier melihat visi dan misi tiga pejabat bupati yang dilantik Gubernur Arinal Djunaidi di Balai Keratun, Kantor Gubernur, Minggu (22/5/20222) sangatlah mulia. “Mereka pasti ingin fokus berbuat dalam waktu singkat sebagai pejabat bupati,” katanya.
Ketiganya adalah Zaidirina di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Adi Erlansyah di Badan Pendapatan Daerah dan Sulpakar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (Red)
