TintaInformasi.com,lampung– Jauh-jauh hari, Alzier Dianis Thabranie (ADT) mengingatkan agar Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto tak “nyambil” jadi komisaris utama (komut) Bank Lampung. Terakhir, dia mengingatkan juga tiga penjabat bupati tak rangkap jabatan.
Kekhawatiran Koordinator Lembaga Pemantau Pembangunan Provinsi Lampung (LPPPL) dua tahun lalu itu terbukti, Bank Lampung baru saja “kebobolan” akibat terkurasnya uang puluhan nasabah yang diduga akibat skimming kartu ATM.
Alzier mengaku paham Permendagri No.37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Pemberhentian, Anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Anggota Direksi BUMD, khususnya Pasal 17. “Janganlah pemerintah merasa paham sendiri, apalagi sampai jumawa,” katanya.”Berita yang di kutip dari LAMPUNG.POSKOTA.CO.ID”.
Apa yang diingatkannya, bukan sekadar Permendagri No.37 tersebut, namun jabatan sekdaprov dan penjabat bupati itu sendiri tidak ringan, bukan pekerjaan sampingan. Demikian pula jadi komut atau kadis, butuh fokus menyelesaikan setumpuk agenda apa lagi jelang pesta demokrasi.
“Apa tidak ada orang lain? Sejak tahun 2022, saya sudah mengingatkan janganlah kepala daerah mengangkat pejabat pentingnya rangkap-rangkap jabatan, kasihan pejabatnya mau menolak gak enak, diterima nambah gawe,” katanya, Jumat (17/6/2022).
Menurut Alzier, apa yang dikatakannya sekadar mengingatkan, sosial kontrol. Jangan mentang-mentang sedang berkuasa lantas segala-galanya bisa dikerjakan sendiri. “Tak boleh egois,” tandasnya.
Kasihlah kesempatan kepada ASN lainnya untuk naik jabatan dalam karir birokrasi, kata ADT. “Masak sih gak ada orang lagi dari ribuan ASN di lingkungan Pemprov Lampung.
Bulan lalu, Pemprov Lampung mengangkat Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Zaidirina merangkap penjabat bupati Tulangbawang Barat.
Lainnya, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulpakar merangkap penjabat bupati Mesuji, Kepala Badan Pendapatan Daerah Adi Erlansyah merangkap penjabat bupati Pringsewu.
Menurut ADT, para pejabat Pemprov Lampung yang dijadikan penjabat bupati berpotensi jadi “alat politik” Pemilu 2022, katanya.
“Bagaimana jika kemudian incumbent mencalonkan diri lagi? Sebagai bawahan strukturalnya yang masih disandangnya, sang penjabat bupati bakal ewuh pakewuh untuk bersikap netral kelak,” tandas Alzier.
Oleh karena itu, para penjabat bupati hendaknya melepaskan jabatan strukturalnya sebagai jalan keluar yang harus ditempuh. Gubernur tinggal pilih antrean ASN yang sudah siap naik jabatannya.
“Rangkap-rangkap jabatan, kayak gak ada orang lagi wae,” tutur politikus senior yang sempat menang dalam pemilihan gubernur pada tahun 2002.
Seorang gubernur seharusnya memberikan kesempatan para penjabat bupati sebagai garansi agar rakyat yang dipimpinnya jaya, kata mantan ketua tiga periode Partai Golkar Lampung itu.(Red)
