Bandar LampungLampungPartaiPemerintahanPendidikan

2 Kader Laporkan Ketua Partai Demokrat Lampung ke Pengadilan Negeri dan Kepolisian

Avatar photo
23
×

2 Kader Laporkan Ketua Partai Demokrat Lampung ke Pengadilan Negeri dan Kepolisian

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG — Kedua Kader Partai Demokrat Lampung melaporkan Ketua Edy Irawan, Kedua pengaduan dilakukan oleh bekas calon ketua DPC PD Lampung Timur Anton Setya ke Polresta Bandarlampung dan Wakil Ketua DPRD Lampung Raden Muhammad Ismail ke Polda Lampung. Minggu, (23/10/22).

Anton Setya mengatakan selama Muscab Demokrat banyak sekali pelanggaran yang dianggap cacat Administrasi atau Mal Administrasi saat dirinya mencalonkan sebagai calon ketua DPC PD Kabupaten Lampung Timur pada Muscab Serentak PAC PD se-Lampung, Maret lalu.

“Tata cara muscab hingga plenonya yang diduga melanggar AD ART dan Peraturan Organisasi,”katanya pada awak media.

Oleh Panitia Muscab, pendaftaran Anton Setya Putra juga telah diterima secara resmi, akan tetapi pada tahapan selanjutnya, ternyata berkas pendaftaran Anton Setya Putra maupun berkas dukungan yang disampaikan oleh 18 PAC terhadap pencalonan Anton tersebut tidak diferivikasi oleh Panitia Muscab.

Menurut Anton, dirinya merasa “dibegal” dari dukungan PAC. Dirinya yang didukung 18 PAC dari 22 PAC yang ada di DPC Lampung Timur, sehabis penutupan pendaftaran, semua PAC diganti baru dengan menabrak AD-ART, aturan, dan kebijakan DPP PD.

Anton Setya Putra kemudian melaporkan penipuan dalam proses Muscab PD Lampung ke Polda Lampung pada Selasa (22/3/2022).

“Saya sudah mengikuti semua tahapan, memenuhi semua persyaratan pendaftaran, dan telah ditetapkan sebagai calon ketua DPC yang sah, “ujar Anton.

Dia mengatakan sudah membayar Rp25.500.000, ada tanda terimanya, namun sampai penutupan verifikasi, Senin (21/3/2022), pukul 23.00 WIB, tak dipanggil, diverifikasi dukungan PAC terhadapnya oleh panitia.

“Hingga penutupan Muscab Demokrat, saya dan PAC yang punya hak suara tidak diverifikasi dan tidak diberi tahu apa pun dari panitia. Kami ini tidak dianggap, dibiarkan dua hari di teras Balai Krakatau, duduk, makan, dan tidur di situ,”pungkasnya.

Sementara, Raden Muhammad Ismail menggugat Ketua Partai Demokrat Lampung karena surat permohonan rekomendasi yang diajukan DPD PD ke DPP PD agar jabatannya dicopot sebagai wakil ketua DPRD.

Sebagaimana informasi yang dihimpun awak media, dari berbagai sumber Gugatan dengan nomor perkara 188/Pdt.G/2022/PN Tjk itu didaftarkan oleh Pengacara Arief Chandra Gutama dan Rekan Selasa, 4 Oktober 2022. Edy Irawan sebagai Tergugat dan Raden Muhammad Ismail sebagai penggugat.

Gugatan tersebut dilayangkan Raden Muhammad Ismail lantaran tidak terima dengan surat permohonan rekomendasi yang diajukan DPD ke DPP agar jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan diganti.

Ia menuntut Ketua Demokrat Lampung Edy Irawan untuk membayar kerugian materiil akibat dirinya tidak akan lagi menerima tunjangan sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung sebesar Rp1,5 miliar dan kerugian Immateriil sebesar Rp1 miliar.

Pada petitumnya, Raden Muhammad Ismail mencantumkan tujuh poin. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigeddad) terhadap Penggugat.

Ketiga, menyatakan Batal dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung (Tergugat) Nomor: 051/DPD.PD/LPG/IV/2022 Tanggal 18 April 2022, Tentang Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pergantian Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Keempat, menetapkan agar Tergugat menangguhkan Proses Penggantian Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung atas nama Penggugat, sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Kelima, menetapkan agar Turut Tergugat menangguhkan Proses Penggantian Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung atas nama Penggugat sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Keenam, menyatakan batal dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Surat Tergugat Nomor: 079/DPD.PD/LPG/IX/2022 Tanggal 25 September 2022Perihal Pengantar Usulan Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 106//SK/DPP.PD/IX/2022 Tangal 23 September 2022.

Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu: kerugian materiil akibat Penggugat tidak akan lagi menerima tunjangan sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung sebesar Rp1,5 miliar dan kerugian Immateriil sebesar Rp1 miliar. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *