Lampung Timur

NGO-JPK Korwil Lamtim, Metro Menilai Dua Tahun Kinerja Bupati Dawan Raharjo Dinilai Mengecewakan dan Gagal

Avatar photo
27
×

NGO-JPK Korwil Lamtim, Metro Menilai Dua Tahun Kinerja Bupati Dawan Raharjo Dinilai Mengecewakan dan Gagal

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG TIMUR — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) berpesan kepada Bupati M. Dawam Rahardjo dan Wakil Bupati Azwar Hadi yang akan memimpin Lampung Timur 2021-2026 ke depan agar dapat menyelaraskan program Lampung Berjaya di Lampung Timur.

Hal itu diungkapkan Wagub Nunik pada serah terima jabatan Bupati Lampung Timur dari Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lampung Timur kepada Bupati Lampung Timur Periode 2021-2026, di Aula Pemkab Lampung Timur, Sukadana, Jumat (26/2/2021) lalu.

Usai prosesi sertijab tersebut, masyarakat Kabupaten Lampung Timur sangat menaruh harap agar pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini, nanti akan membawa perubahan dalam peningkatan pembangunan, sesuai pesan Wakil Gubernur untuk mewujudkan Lampung Berjaya di Lampung Timur.

Namun setelah berjalannya waktu, ternyata kekecewaan demi kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat.

Ketua Non Government Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO-JPK) Wilayah Metro dan Lampung Timur Sidik Ali didampingi Sekretaris Damiri dan Ketua Balitbang Darmawan Saputra, SH dikantornya Jl.Ki Mas.Putera No.25 Desa Sukadana Ilir kepada media ini menyampaikan saran dan kritiknya terhadap kinerja pasangan Bupati Dawam Raharjo dan Wakil Bupati Azwar Hadi selama ini.

NGO-JPK Wilayah Metro dan Lampung Timur menilai pasangan ini telah gagal dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan jika dilihat dari visi misi yang disampaikan pada saat keduanya melakukan kampanye menjelang pilkada.

Diantara permasalahan yang dinilai sebagai kegagalan dari pasangan ini adalah tentang penyelesaian anggaran Siltap, Pemotongan Honor Perangkat Desa dan aksi sawer menyawer diatas panggung yang dipertontonkan kepada masyarakat (kejadian ini sempat viral dimedia social).

Terakhir, adalah wacana penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), isyu ini ternyata cukup memantik suasana karena mengundang kemarahan dari ratusan Kepala Desa.

Dari lingkungan Pemerintahan Kabupaten juga kencang berhembus informasi, kalau para pejabat esselon II dan III selama ini merasa tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya. Dan ini sangat berdampak terhadap kualitas kinerja pemerintahan.

Dengan adanya kondisi diatas, NGO-JPK Wilayah Metro, Lampung Timur mengharapkan agar dilakukan pembenahan-pembenahan sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai renstra yang ditetapkan guna menunjang pertumbuhan kualitas kemakmuran masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *