Lampung

Ketum LPPP Lampung Minta APH Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Barang Jasa Dan Penelitian LPPM Unila TA 2020 – 2022

28
×

Ketum LPPP Lampung Minta APH Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Barang Jasa Dan Penelitian LPPM Unila TA 2020 – 2022

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, BANDAR LAMPUNG — Ketua Umum Lembaga Pengawasan Pembangunan Provinsi Lampung yang juga Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW-NU) Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, S.E., S.H., angkat suara terkait adanya laporan perkara dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek pengadaan barang jasa dan penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unila TA 2020-2022 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Bang Alzier sapaan akrab Ketua Umum LPPP Lampung yang juga berprofesi sebagai advokat ini mendorong kepada pelapor, agar tidak hanya mengadukan masalah ini ke Kejati Lampung.

“Bukan apa-apa. Takutnya mandeg lagi tidak karuan,” tutur mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung tersebut.

Tapi penting juga lanjut Alzier, untuk melaporkan dan membawa masalah ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Mabes Polri dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI.

“Harapannya agar dapat atensi. Sehingga aparat penegak hukum disini tidak main-main mengambil langkah. Selain itu adukan juga ke BPK RI, Menristek, Menkeu dan lain-lain. Sebab ini bukan perkara main-main,” tegas Alzier.

Sebelumnya, advokat Agus Bhakti Nugroho, S.H., M.H., Yeni Wahyuni, S.H., M.H., dan Zainal Rachman, S.H., M.H., dari Kantor Hukum NP & Co.LAW FIRM, Nugroho Pratomo AND Corporate, yakin jajaran Kejati menemukan unsur tindak pidana korupsi (tipikor) dalam perkara dugaan praktek KKN proyek pengadaan barang jasa dan penelitian di LPPM Unila.

“Semua bukti surat, dokumen dan nama-nama saksi yang mengetahui praktek KKN pada proyek pengadaan barang jasa dan penelitian di LPPM Unila TA 2020-2022., sudah kami sampaikan. Tidak sulit untuk Kejati mengungkapnya,” terang Agus Bhakti Nugroho beberapa waktu lalu.

Apalagi seiring waktu, lanjut Agus, banyak dari kalangan internal Unila yang bersedia memberi informasi. Terutama dalam hal proyek penelitian dengan praktek pinjam nama dengan iming iming uang tertentu. Misalnya proyek senilai Rp175 juta. Lalu yang diterima (sang peneliti yang namanya dipinjam.red) hanya sebesar Rp25 juta. Sisanya Rp150 juta diberikan ke oknum pejabat di Unila.

“Satu persatu, para dosen di Unila mengaku ditawarkan praktek serupa. Malah ada yang mengaku ‘kapok” karena merasa tertipu. Jujur saja, saya berani maju dan ikhlas tidak dibayar sepeserpun mendampingi mewakili dan melakukan upaya hukum dalam pelaporan perkara ini karena mendapat dukungan moral dari para Guru Besar, Dosen, Karyawan dan Staf di Unila. Ini semata demi perbaikan kampus Unila,” tutur Agus Bhakti Nugroho, yang berkantor di Jl. Raden Intan No 61 B., Enggal Bandarlampung.

Agus Bhakti Nugroho pun menyatakan terima kasih ke jajaran Kejati Lampung yang telah bergerak cepat dan sudah ada pemanggilan saksi. Karenanya Agus Bhakti Nugroho mohon bantuan teman-teman media, agar membantu mengawal proses hukum kasus ini. Harapannya supaya ada kepastian hukum.

Sebelumnya diberitakan, LSM KPP-HAM Lampung telah melaporkan ke Kejati Lampung beberapa proyek pengadaan barang jasa dan penelitian di Unila yang terindikasi terjadi praktek KKN pada LPPM Unila.

Ada tiga nama terduga yang menjadi terlapor tindak pidana korupsi. Adapun perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1.128.000.000 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra, SH. MH pada Senin 20 Februari 2023 membenarkan telah menerima laporan pengaduan dari LSM Komite Pemantau Pembangunan dan Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) Lampung yang diwakili kuasa hukumnya, Agus Bhakti Nugroho dan rekan.

“Saat ini masih dalam tahap wawancara,” tutur I Made Agus Putra, saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan penanganan laporan tersebut. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *