TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG — Pasca pemberitaan terkait dugaan realisasi anggaran fiktip di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022, Kasubag Keuangan Herawati mengirim rilis Hak Jawab Lowyernya melalui pesan singkat WhatsApp pada Jum’at 22/4/2023.
Dalam rilis tersebut, Novianti.SH mengatasnamakan sebagai Kuasa Hukum Herawati memberikan Hak Jawab menyikapi pemberitaan kliennya di beberapa Media Online dan You Tube.
Namun sangat disayangkan, sebagai seorang Lowyer Novianti. SH memberikan Hak Jawab Kliennya tanpa memakai Kop surat resmi Lembaga Advocat miliknya yang mencantumkan Nama LBH serta alamat Kantornya.
Hak Jawab Novianti.SH sebagai berikut,
Menyikapi Kegaduhan pemberitaan yang diterbitkan oleh beberapa media online dan YouTube,” Novianti SH., Sebagai Kuasa Hukum sekaligus Ketua Organisasi Pekat IB, Provinsi Lampung, angkat bicara terhadap hak jawabannya sebagai Lowyer dari Kliennya (Hw) yang berdinas di Kantor Pariwisata Kabupaten Tulangbawang.
Sebagai Kuasa hukum tentunya ia sangat menghargai teman-teman media- media yang notabene nya sebagai pilar ke empat negara republik Indonesia. Namun ia sangat menyayangkan terbit nya pemberitaan dari beberapa media, tintainformasi.com serta media intelektualnews.com serta diterbitkan lagi pada konten YouTube, terkesan tidak profesional serta mengacu pada 5 W + I H, dalam tatanan tulisannya sesuai aturan dewan Pers.
“Novianti SH., menjelaskan dengan menjastis kesalahan kliennya (Hw) dalam temuan data pagu yang dimiliki oleh para beberapa media online serta tidak memahami akan realisasi belanja dan dana yang tidak terserap di tahun anggaran 2022, pada Dinas Pariwisata, Kabupaten Tulang Bawang, tentunya ia Sebagai Lowyer hw merasa keberatan apabila berita ini tidak diluruskan yg pada intinya klien sy tidak salah dan sama sekali tidak terlibat dalam apa yg di beritakan dari media tersebut .
Semua yang diberitakan beberapa media online dan YouTube itu tidak benar adanya, serta terkesan tidak profesional, mengingat Kepala Dinas Pariwisata tersebut yang lama sudah pensiun dan dilanjutkan oleh Plt. Kepala Dinas yang baru saja menjabat, tentunya dalam pengelolaan anggaran tahun 2022, itu belum sepenuhnya dipahami oleh pejabat yang baru, dan jika itu memang harus di ungkapkan oleh para media online dan YouTube, tentunya mereka harus menjumpai pejabat yang mengelola anggaran ditahun tersebut,”jelas, Novianti, SH. (Red)
