TINTAINFORMASI.COM, BANDAR LAMPUNG -Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung bersama sejumlah media pers melakukan pembahasan mengenai isu miring pendidikan di Kota Bandar Lampung yang kini marak dan ramai diberitakan.
Agenda tersebut dikemas dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD setempat, Jumat 26 Mei 2023.
Adapun isu yang menjadi topik bahasan yakni terkait komite sekolah, iuran-iuran yang dibebankan kepada peserta didik serta soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai tidak relevan.
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Rizaldi Adrian memaparkan berkaitan isu-isu pendidikan seperti masalah uang komite, sumbangan di sekolah seperti iuran kurban, perpisahan dan lain sebagainya. Termasuk penerimaan siswa-siswi baru mulai jenjang Paud, SD hingga SMP dan SMA/SMK di Kota Bandar Lampung.
Terhadap persoalan tersebut sebagai wakil rakyat pihaknya tentu akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mengingat, selain mengawasi lembaga pendidikan terkait, Komisi IV juga memantau pelaksanaan komite di sekolah.
“Kami sadar bahwa pendidikan di Bandar Lampung menjadi program unggulan yang tentunya menjadi hak dasar pikiran kita. Maka sebagai anggota dewan yang dipilih masyarakat, perlu memperjuangkan dan mengingatkan kepada seluruh stakeholder pendidikan untuk kembali kepada nilai-nilai yang telah kita tentukan,” ujar Rizaldi.
Terutama mengenai penggunaan uang komite di sekolah, pihaknya sangat inten dan perduli terhadap pendidikan di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, pihaknya rutin terjun ke lapangan.
Rizaldi mengaku bahwa beberapa hari ini pihaknya sudah turun ke sejumlah sekolah. Dalam sidaknya, selain menanyakan laporan penggunaan komite, Komisi IV juga secara langsung memeriksa berkas-berkas komite.
“Kami kembali mengingatkan, bahwa tidak ada dasar aturan baik pemerintah daerah maupun pusat yang memberatkan atau menghambat keberlangsungan pendidikan, tapi yang ada adalah pelaksanaannya,” kata dia.
Komisi IV berkomitmen akan terjun langsung ke sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komite ke depannya.
Rizaldi juga menyebut konferensi pers ini merupakan langkah awal untuk menyikapi aduan masyarakat terkait persoalan yang muncul. Mengingat, akhir-akhir ini perkara aduan masyarakat lebih sering masuk ke komisinya.
Rizaldi juga menyebut soal langkah-langkah selanjutnya terhadap persoalan yang kini marak. Seperti membuka pengaduan serta rapat dengar pendapat (RDP).
“Kami mohon dukungan sekali lagi kepada rekan-rekan pers sebagai mata dan telinga kami, agar kami bisa merespon langsung ke lapangan apabila nantinya ada temuan yang tidak sesuai aturan,” pintanya.
Kemudian terkait isu yang sedang viral, dia juga mengatakan ini juga sebagai langkah awal untuk kembali menghimbau bahwa pihaknya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempertegas tentang aturan yang benar.
“Ini adalah tonggak kami untuk mengingatkan kembali stakeholder bahwa Komisi IV akan terus memantau pengadaan sumbangan di luar aturan dan menekankan agar hal tidak seharusnya dilaksanakan lagi,” tandasnya.
“Kami minta tolong kepada rekan-rekan media pers untuk menyampaikan seluas-luasnya bahwa masalah ini kami perhatikan dan tentunya ada solusi buat semuanya. Mudah-mudahan dengan begitu tidak ada lagi oknum-oknum di lapangan. Dan yakinlah kami akan turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” tutupnya. (Ren)
