Kota Metro

Kadis PUTR Kota Metro Jadi Buronan Rekanan, Diduga Kuat Jadi Dalang Pengondisian Proyek

Avatar photo
17
×

Kadis PUTR Kota Metro Jadi Buronan Rekanan, Diduga Kuat Jadi Dalang Pengondisian Proyek

Sebarkan artikel ini

TINTAINFORMASI.COM, METRO — Pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaan lelang proyek, baik yang bersumber dari anggaran APBD maupun dari APBN diduga telah menerapkan sistim koordinasi secara kuat dan kokoh (masif), dan terbukti dalam setiap tahun anggaran yang menguasai pembagian proyek adalah Tiga Grup diantaranya Grup BK, Grup Mawar dan Grup Melati (ini cuma istilah-red).

Setelah ditelusuri mengenai makna dari grup-grup tersebut ternyata adalah untuk menyatakan kelompok, seperti kelompok dari Legislatif, kelompok dari APH dan kelompok dari Kolega serta Tim yang pernah berjasa dalam pemenangan Pileg dan Pilkada.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Roby K Saputra menurut keterangan pegawai yang bersangkutan jarang ada di kantor dan cukup sulit untuk ditemui, kontak melalui phonsel selalu non-aktif, demikian juga di rumah pribadinya saat ini senantiasa dijaga ketat oleh Aparat dari Kepolisian.

Salah seorang petugas administrasi mengakui bahwa termasuk untuk kegiatan belanja rutin harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas, sementara yang bersangkutan jarang berada ditempat. Sehingga kalau ada instruksi maka terpaksa harus pergi keluar jauh dari kantor untuk menemui Kepala Dinas.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gabpeknas) Kota Metro, Bambang Hermanto dalam konfirmasinya kepada media ini menyampaikan bahwa tradisi pengkoordiniran proyek ini telah berjalan cukup lama dan ini terjadi di beberapa OPD seperti Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan beberapa Dinas lagi yang mengelola kegiatan fisik proyek maupun pengadaan barang dan jasa.

“Desas desus pengkoordiniran proyek itu, benar dan terkondisi, bukan sebatas isu. Sejumlah rekanan juga mulai bersatu, bergerak membongkar kecurangan proyek di Kota Metro,” ungkap Bambang, sembari memberikan data dokumentasi proyek tahun anggaran 2022 – 2023 dari dua sumber anggaran (DAK & APBD), kepada media ini. Kamis, 20/07/2023.

Masih kata Bambang, pihaknya juga akan menyodorkan data bukti adanya setoran proyek dari tahun anggaran 2022 sampai 2023, baik itu bukti foto dan rekaman suara.

“Artinya saat ini kondisi Kota Metro tidak dalam baik-baik saja, dan tidaklah ceria. Selain itu, ada banyak bukti bahwa banyak proyek yang diberikan langsung kepada pihak atau oknim yang bukan murni rekanan serta tidak ada Perusahaan. Mereka ini yang dapat proyek, harus keliling mencari pinjaman perusahaan,” tegas Bambang. (Habi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *