Warga Goras Jaya Kec. Bekri Keluhkan Sistem Pembangunan di Desanya
TINTAINFORMASI.COM, LAMPUNG TENGAH – Beberapa warga Kampung Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, menyatakan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya.
Selain banyaknya program pembangunan yang dianggap amburadul dan tidak tepat guna, warga juga menyesalkan sikap tidak transparannya aparatur kampung di dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran.
Hal itu disampaikan warga bernama Soni yang mengaku sudah sejak lama mengamati sistem pembangunan dan tata pemerintahan di kampung setempat, Sabtu (2/9/2023).
Soni menjelaskan, setiap akan ada program pembangunan, warga setempat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah. Padahal, kata dia, tidak semua warga setuju akan rencana pembangunan tersebut, jika hasilnya tidak sesuai keperluan dan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh warga.
Misalkan pada pembangunan sumur bor, irigasi, dan jalur lari yang diketahui dan persetujuan warga, tiba-tiba dibangun begitu saja. Akhirnya hasil pembangunan rendah akan nilai guna dan masyarakat tidak merasakan efek pembangunan secara jelas.
Mirisnya lagi, proses pengerjaan Kegiatan pembangunan di kampung/desa setempat tidak memberdayakan warga sekitar, malah justru dari memperkerjakan dari luar.
“Contohnya Sumur bor dibuat di beberapa titik, tapi gak keluar mata airnya. Terus membuat irigasi di dusun tiga. Itu dibuat apa karena gak ngerti teknik atau gimana, masa tinggi irigasi sama dengan sawah, gimana mau ngalir airnya,” ucap Soni.
“Anggaran sumur bor per titik menelan anggaran cukup besar tapi hasil pembangunannya tidak sesuai, bahkan gak ada manfaat dan berfungsi sama sekali,” ujar Soni.
Selain dua item kegiatan tersebut, masih ada program pembangunan dan kegiatan lainnya yang dinilai kurang bermanfaat dan tidak tepat guna. Sehingga Soni menduga, pembangunan tersebut hanyalah pencitraan.
“Ada lagi anggaran penanggulangan bencana. Masa sampai Rp573 juta. Kemarin itu cuman Covid-19. Menghabiskan anggaran sebesar itu, saya rasa ini gak masuk akal,” tambah Soni lagi.
Terkait hal itu, Soni beserta warga lainnya meminta pihak berwenang untuk dapat melakukan pemeriksaan secara mendetail penggunaan anggaran setiap kegiatan di Kampung Gores Jaya yang diduga mengarah kepada praktik KKN. Sebab, selama ini aparat tidak mengedepankan transparansi dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran, terlebih kucuran Dana Desa (DD). (Red/ ***)
