Tintainformasi.com, Lampung timur— Dinas Kesehatan Lampung Timur (Lamtim) tengah dalam sorotan. Selasa (14/5/2024) lalu, beredar kabar jika 34 kepala Puskesmas se-kabupaten pimpinan Dawam Rahardjo tersebut diminta menanggung renteng mengumpulkan uang sebanyak Rp 100.000.000 dengan alasan untuk menutup kasus yang kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) setempat.
Sumber media ini meyakinkan bahwa kutipan kepada 34 kepala Puskesmas sebesar Rp 100.000.000 itu benar adanya.
“Katanya untuk ngurus dan nyelesaiin perkara di APH. Kami juga nggak tahu apa kasusnya, begitu juga APH mana yang katanya lagi menyidiknya,” ujar sumber itu, Rabu (15/5/2024) kemarin.
Bukan hanya itu. Sumber juga mengungkapkan, selama ini seakan telah menjadi tradisi di lingkaran Dinas Kesehatan Lamtim bahwa setiap bulan semua kepala Puskesmas wajib menyetor dana sebesar Rp 2.000.000 ke oknum di dinas.
“Setiap tahun memang ada setoran dari semua Puskesmas di Lampung Timur, mas. Kemarin tahun 2023, masing-masing Puskesmas setor sebesar Rp 24.000.000, itu untuk setoran selama satu tahun, kan setiap bulannya wajib setor Rp 2.000.000,” tuturnya.
Setor kemana uang pungli tersebut? “Uang tersebut disetorkan ke pak Rochman Aribowo. Yang bersangkutan adalah bendahara Forum Puskesmas Lampung Timur, setornya menjelang Hari Raya Idhul Fitri lalu. Kalau digunakan untuk apa uang tersebut, saya kurang paham,” ucap sumber itu.
Benarkah adanya setoran wajib per-bulan Rp 2.000.000 tersebut? Ketua Forum Puskesmas Lamtim, Munirwan, saat dimintai konfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (15/5/2024) kemarin, membantah adanya pungli sebesar Rp 24.000.000 kepada 34 Puskesmas di tahun 2023 lalu tersebut.
“Mengenai setoran Rp 24.000.000 untuk setiap Puskesmas itu tidak benar, yang ada iuran bagi setiap kepala Puskesmas sebesar Rp 914.000 untuk biaya pertemuan regional, limitnya memang hari ini,” jelas Munirwan.
Terkait adanya iuran 34 kepala Puskesmas dengan nominal total Rp 100.000.000 dengan alasan untuk penghentian penyelidikan oleh APH, Munirwan buang badan.
“Itu sepenuhnya tanggung jawab Dinas Kesehatan Lampung Timur,” ucapnya.
Senada dengan Munirwan sang ketua Forum Puskesmas Lamtim, Rochman Aribowo, bendahara forum, juga membantah telah menerima uang dari para kepala puskesmas.
“Saya tidak pernah terima uang itu,” kata Rochman Aribowo, seraya menjelaskan, soal hukum yang sedang dihadapi Dinas Kesehatan, pihak dinas yang lebih paham.
Sementara Hairul Azman, Plt Kepala Dinas Kesehatan Lamtim, mengaku tidak mengetahui adanya pungli terhadap seluruh kepala Puskesmas di daerahnya hingga mencapai angka Rp 100.000.000 tersebut.
“Silakan ditanya kepada masing-masing pengurus forum, dan mengenai adanya iuran Rp 100.000.000 yang katanya untuk APH, saya juga tidak tahu,” kata Hairul Azman.
Beberapa sumber media ini menyebutkan, bahwa Plt Kepala Dinas Kesehatan sempat menyarankan kepada semua kepala Puskesmas untuk menghadapi persoalan yang tengah dalam penyelidikan APH jika memang merasa tidak bersalah.
Boleh jadi, Hairul Azman memang tidak tahu. Karena ia baru tiga bulan ini menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan Lamtim. Namun, beberapa sumber media ini meyakinkan, bahwa pungutan tanggung renteng 34 kepala Puskesmas sebesar Rp 100.000.000 tersebut memang benar adanya.
“Kami justru pengen persoalan ini ditindaklanjuti sama APH, biar sekalian buka-bukaan saja. Kita bongkar sama-sama borok yang ada di Dinas Kesehatan selama ini, ketimbang kami-kami yang orang kecil ini dijadikan korban,” ujar seorang sumber menegaskan sikapnya. (Team)
