Tintainformasi.com, Way Kanan — Tokoh masyarakat Lampung meminta Camat Bahuga Way Kanan agar di copot karena di anggap telah mencopot baner calon Bupati Way Kanan Resmen Kadafi.
” kalau memang terbukti yang melakukan perintah untuk lakukan pencopotan banner calon Bupati Resmen Kadafi di Way Kanan maka oknum camat itu wajib du copot , ” ujar Alzier Rabu 17 Juli 2024.
Lanjut Alzier Bupati Way Kanan selaku pimpinan si Oknum Camat agar melakukan tindakan tegas jangan diam saja seolah membiarkan kelakukan anak buahnya yang tidak mengerti aturan . ” Bupati Way Kanan selaku pimpinan oknum camat agar jangan diam saja seolah menyetujui tindakan anak buanhnya yang langgar aturan ” tegas Alzier.
Pilkada Way Kanan diwarnai adanya dugaan pencopotan banner milik salah satu bakal calon bupati Way Kanan Resmen Kadapi, SH, MH. Menurut Relawan Resmen Kadapi, pihaknya mendapatkan laporan dari timnya terkait adanya campur tangan camat E berupa instruksi mencopot banner milik Kadapi tersebut.
Koordinator Relawan Resmen Kadapi dr. Aldo Aprizo mengatakan peristiwa tersebut terjadi di sebuah gardu di kecamatan Buay Bahuga, Kamis (13/6/2024).
“Ya betul, banner kita dicopot terjadi di kecamatan Buay Bahuga. Laporan yang masuk ke kami dari tim yang ada di lapangan, banner dicopot atas instruksi Camat Buay Bahuga ke para aparat kampung. Apa urusannya dengan camat mengurusi banner, kan ada petugas lain (Bawaslu, Red) jika mau menegur pemasangan banner. Karena setahu kami tahapan pilkada ini kan belum ada, tapi kenapa camat yang sok-sok inisiatif menertibkan. Apakah ini ada upaya intimidasi untuk menghalangi gerak tim Relawan Kadapi,” terang Aldo kepada media, Kamis (13/6/2024).
Menurut Aldo, meski dilakukan intimidasi, tim Relawan Resmen Kadapi tidak gentar, “Tim tidak gentar meski diintimidasi tim Kadapi semakin semangat. Mengapa kok urusannya sama camat? Kalau ini memang itu menyalahi aturan dan memang melanggar aturan, ya petugas yang berwenang saja yang mencopot bukan camat. Sedangkan tahapan pilkada belum mulai saat ini,” tegas Aldo.
Ditambahkan, sebenarnya pencopotan banner sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. “Sebenarnya banner sudah dicopot sejak seminggu yang lalu, tapi kami pasang lagi di gardu tersebut. Hari ini dicopot lagi,” terangnya.
Aldo menambahkan, pihaknya meminta Mendagri untuk segera memberikan sanksi terhadap aparatur yang terindikasi tidak netral dalam pilkada 2024. “Kami meminta Mendagri untuk menegur dan mengingatkan agar PNS dan Aparatur pemerintahan netral dan memberikan sanksi .
