Tintainformasi.com, Sampang — Baru baru ini ramai diberitakan mengenai dugaan ketidakhadiran yang sering terjadi dari Kepala Sekolah SDN Pajeruan 4 setelah dilantik menjadi PJ Kades Komis, hal ini terus menjadi sorotan di berbagai media online.
Sehingga Kabar ini juga telah menyulut perhatian masyarakat serta memunculkan berbagai spekulasi mengenai kinerja dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh kepala sekolah tersebut, serta memicu kekhawatiran akan terganggunya proses belajar-mengajar dan berpotensi merugikan siswa yang membutuhkan bimbingan serta pengawasan langsung dari kepala sekolah.
Menyikapi isu tersebut, Kabid Pembinaan GTK dan PBS Rahmat Ariyanto ,Spd Sd Msi, diwakili Teguh Sebagai Penelaah tehnis Kebijakan GTK yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan setempat akhirnya melakukan sidak ke SDN Pajeruan 4, Namun lagi lagi kepala sekolah tidak ada ditempat karena menghadiri rapat di korbit kecamatan Kedungdung.
“Hasil hari ini di SDN Pajeruan 4 memang banyak masalah, mulai dari lahan hingga proses pembelajaran, kami akan menindaklanjutinya dengan meminta keterangan dari kepala sekolah, namun hari ini kepala sekolah tidak ada karena menghadiri rapat di Korbid, dan saya akan melaporkan ini kepada Pak Kadis untuk meminta izin memanggil kepala sekolah tersebut.” Ucap teguh.
Dengan kejadian ini ketua LSM KPK Nusantara Muhlis menyesalkan isu yang berkembang di masyarakat, jangan jangan bukan hanya permasalahan ketidak hadiran kepala sekolah, namun patut di curigai guru pengajar pun sering bolos, serta kami mencurigai adanya penggelembungan siswa di SDN Pajeruan 4, adanya ketidaksesuaian antara data siswa yang tercatat dengan jumlah siswa yang sebenarnya.
Karena Menurut laporan warga setempat, jumlah siswa yang dilaporkan oleh pihak sekolah lebih tinggi daripada jumlah siswa yang sebenarnya, ada dugaan jumlah murid kelas 1 hingga kelas 6 SDN Pajeruan 4 tidak mencapai 50 murid, Jika dugaan ini terbukti benar, hal ini akan berdampak langsung pada alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah tersebut.
“Jika benar terjadi, maka ini adalah bentuk penyelewengan yang sangat merugikan negara dan masyarakat, kami berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam dan memblokir sementara pencairan dana BOS nya Sampai kasus ini selesai,ujar Muhlis.
