Tintainformasi.com, Lampung Barat — Pengerjaan Rabat Beton di Pekon Muara Jaya,Kecamatan Kebun Tebu ,Kabupaten Lampung Barat dinilai carut-marut, sehingga anggaran untuk biaya pengawasan saat pengerjaan proyek terkesan sia-sia.
Hal tersebut seperti dikatakan oleh Ketua DPD organisasi komando hidupkan Aspirasi Masyarakat (HAM) Tinas Rianto , Pihaknya menyebut seperti pekerjaan Rabat Beton, di Pekon Muara Jaya ,kec Kebun Tebu, kab Lampung Barat, Sabtu 7/12/2024.
“Dasar kerjaan sudah enggak beres. Banyak sarat korupsinya. Ada dugaan pekerjaan Dinas PUPR yang tidak ada pengawasan, seperti tidak adanya plang, terus kerjaannya amburadul.
Seperti salah satunya yang sudah kita dokumentasi dan bagikan, tolong pihak yang berwajib kejaksaan, PJ Bupati Inspektorat dan lainnya, semua turun ke lapangan, dengan dasar keluhan dari masyarakat ini,” katanya.
Pihaknya juga menerangkan, terkait contoh pengerjaan Rabat Beton yang dinilai carut marut, sehingga dikhawatirkan mudah berlobang dan retak.
“Contohnya ada di vidio yang di dokomentasi kan buat pembuktian laporan kelihatan saat pengadukan menggunakan molen pekerja tidak menggunakan ukuran sesuai sepek, lalu di batu seplit ada tanah,bahkan ada batu yang tidak di pecah,Berarti kan tidak ada kekuatan, dikarenakan kan ada batu bulat yang sipat nya licin, sehingga semen tidak bisa mengikat.
“Untuk pengerjaan yang bener, sesuai dengan rab. Ada dugaan juga bermain di Material,tolong diperhatikan juga besinya.
Masyarakat pun bisa melihat, pastinya tahu. Jangankan teknisnya dari dinas PUPR yang sekolah di bidangnya yang tahu rab nya seperti apa, masyarakat jelas ketawa melihat kerjaan itu, apalagi orang yang mengerti kerjaan. Bisa juga BPK untuk turun, menyaksikan itu. Karena ini berpotensi, menjadi salah satu kebobrokan kerjaan PUPR Kabupaten Lampung Barat” tutur Rianto
Lanjut Rianto, ia menyayangkan anggaran yang tak sedikit, digelontorkan untuk biaya pengawasan dari pihak Dinas PUPR kab Lampung Barat “Harusnya dari PUPR kan ada pengawasan, itu ada anggarannya dari APBD Kabupaten Lampung Barat, ternyata tidak berfungsi pengawasan itu. Dan ternyata masih banyak hal-hal seperti itu di Kab Lampung Barat.
Maksud kami Organisasi Komando Hidupkan Aspirasi Masyarakat (HAM), dari dana untuk pengawasan dari Dinas PUPR, PPK , juga konsultan, Konsultan itu pengawasan juga, ada namanya konsultan pengawasan. Nah, pengawasan konsultan ini harus turun juga di saat pengerjaan, dan dari dinas juga kan ada honornya, honor itu dari APBD,” sambungnya.
Kemudian, pihaknya meminta kejaksaan, Pj Bupati, hingga dinas terkait untuk bisa turun, guna meninjau pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah kab Lampung Barat
“Jadi, dengan adanya hal ini, hadirnya kejaksaan, BPK, PJ Bupati, dinas PUPR terkait tolong turun di lapangan itu di Pekon Muara Jaya, Tolong pengawasan konsultan dan dari dinas PU bekerja profesional, tidak asal datang saja, lalu selesai.
Apa lagi salah satu oknum pemenang tender proyek pengerjaan Rabat Beton tersebut, inisial “BT ” datang langsung ke rumah kediaman pribadi “RD” selaku Bendahara organisasi komando HAM, dan dihadiri juga ketua komando HAM ,Tinas Rianto, saat di kompirmasi terkait pekerjaan tersebut ,mengatakan saya minta maaf bang dan trimakasih atas pemberitahuan nya ,setelah itu “BT” Pamitan pulang, untuk melaksanakan pemasangan papan plang keterbukaan Inpormasi publik.
“Lalu inisial “BT” meninggalkan amplop yang tidak di jelaskan kegunanya untuk apa, patut diduga ada apa dengan isi amplop tersebut, tutupnya.
Budiman Pangestu
