Scroll untuk baca artikel
Lampung

Pernyataan Plt Kepala Bapenda Soal Randis Nunggak PKB, Menuai Kritik

33
×

Pernyataan Plt Kepala Bapenda Soal Randis Nunggak PKB, Menuai Kritik

Sebarkan artikel ini

Tintainformasi.com, Lampung —Pernyataan Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi, Minggu (5/1/2025) kemarin, yang “mengumumkan” adanya 13.705 unit kendaraan dinas (randis) menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), menuai kritik. Ia dinilai tidak fair.

 

Scroll Untuk Baca Artikel
ADVERTISEMENT

Mengapa begitu? “Karena Plt Kepala Bapenda tidak mengumumkan juga jumlah randis di lingkungan Pemprov Lampung yang menunggak PKB. Harusnya ya disampaikan semuanya secara terbuka, jangan disembunyikan semacam ini. Apa yang dilakukan Plt Kepala Bapenda itu mempermalukan pimpinan pemkab/pemkot se-Lampung, dan menyembunyikan fakta sebenarnya terhadap randis milik pemprov sendiri,” kata pengamat politik pemerintahan dari PUSKAP Wilayah Lampung, Gunawan Handoko, Senin (6/1/2025) pagi.

Menurutnya, sebagai Plt Kepala Bapenda, seharusnya Slamet Riadi membeberkan kondisi yang sebenarnya. Dengan hanya “mengumumkan” randis milik pemkab/pemkot yang menunggak PKB, justru menunjukkan dirinya bukan birokrat profesional.

“Pasti Bapenda punya data randis pemprov yang menunggak bayar PKB, bahkan keberadaan randis itu dimana saja. Tapi yang diekspos hanya milik 15 pemkab/pemkot. Ini menunjukkan Plt Kepala Bapenda bukan birokrat profesional. Ia penyembunyi data sebenarnya hanya demi menyenangkan pimpinan dengan mempermalukan 15 bupati dan walikota se-Lampung,” imbuh Gunawan Handoko.

Dijelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya, setiap tahun relatif banyak randis Pemprov Lampung yang menunggak membayar PKB. Jumlahnya mencapai ratusan.

Sebagaimana diketahui, Minggu (5/1/2025) kemarin, Plt Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, menyampaikan ke publik mengenai adanya 13.705 randis milik pemkab/pemkot se-Lampung yang menunggak PKB. Tanpa ia mengungkapkan apakah seluruh randis Pemprov Lampung telah membayar pajak.

“Berdasarkan catatan kami, ada 13.705 kendaraan milik pemda kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang menunggak pajak per 2024,” ujar Slamet Riadi.

Ditambahkan oleh Slamet Riadi yang jabatan definitifnya sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Lampung, tunggakan tersebut ada yang satu tahun, dua tahun, bahkan sampai lima tahun. Kendaraannya juga gabungan, ada yang roda dua dan empat.

Ia mengaku, guna meningkatkan kesadaran pemkab/pemkot dalam membayar pajak randisnya, Bapenda Lampung telah berkirim surat himbauan setidaknya dua kali pada tahun 2024 kemarin.

“Kami sudah mengirimkan surat ke masing-masing pemkab/pemkot melalui sekdanya. Untuk segera membayarkan pajak, atau setidaknya bisa dianggarkan pada 2025 ini,” lanjutnya.

Mengacu pada data yang dibeberkan Slamet Riadi, Pemkab Tulang Bawang (Tuba) memiliki randis terbanyak yang menunggak PKB. Dari 2.484 randis, terdapat 1.812 yang belum membayar pajak.

Disusul Pemkab Lampung Selatan (Lamsel), ada 1.085 dari 2.423 randisnya yang belum membayar pajak.

Pemkab Lampung Utara (Lampura), dari 2.472 randisnya, 1.739 yang menunggak PKB. Lalu Pemkab Lampung Tengah (Lamteng), dari 2.255 randis, masih 1.637 unit yang belum membayar pajak.

Posisi selanjutnya yang randisnya menunggak PKB adalah Pemkab Tanggamus, dimana dari 2.306 unit, terdapat 1.555 yang belum membayar pajak. Pemkab Lampung Timur (Lamtim), dari 2.055 unit, 1.505 randisnya menunggak PKB.

Pemkab Way Kanan dengan 1.503 randis, 1.265 unitnya belum membayar pajak. Sementara Pemkot Bandar Lampung mempunyai 858 unit yang menunggak pajak dari 1.304 randisnya.

Pemkot Metro ada 207 dari 875 randisnya yang belum membayar pajak, dan Pemkab Lampung Barat (Lambar) ada 200 dari 903 randisnya yang menunggak.

Pemkab Mesuji dengan jumlah randis 676 unit, yang menunggak PKB, menurut Plt Kepala Bapenda Lampung, sebanyak 362 unit. Pemkab Pesawaran belum membayari pajak randisnya sebanyak 674 dari 1.128 unit.

Pemkab Pringsewu dengan 853 randis, masih ada 255 unit yang menunggak PKB, dan Pemkab Pesisir Barat (Pesibar) memiliki 125 randis dari 459 unit yang belum membayar pajak.

Mengapa Plt Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, “menyembunyikan” data randis pemprov yang menunggak PKB? Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan belum didapat penjelasan dari Slamet Riadi. (Team.red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *