LampungPesawaran

Di Aula Padang Cermin 7 Kecamatan dari Dua Kabupaten Deklarasi Pemekaran Kabupaten Lampung Pesisir

4324
×

Di Aula Padang Cermin 7 Kecamatan dari Dua Kabupaten Deklarasi Pemekaran Kabupaten Lampung Pesisir

Sebarkan artikel ini

Tintainformasi.com

Pesawaran —

Pada hari yang penuh semangat dan harapan, sebuah momen bersejarah berlangsung di aula Desa Padang Cermin. Sebuah Musyawarah Besar (Mubes) yang dihadiri oleh perwakilan dari tujuh kecamatan yang terdiri dari dua kabupaten, Pesawaran dan Tanggamus resmi digelar untuk mendeklarasikan wacana pemekaran Kabupaten Lampung Pesisir. Sabtu (15/02/2025).

Dalam acara tersebut, lima kecamatan berasal dari Kabupaten Pesawaran diantaranya Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh, Punduh Pedada, sementara dua lainnya datang dari Kabupaten Tanggamus yaitu Kelumbayan dan Kelumbayan Barat.

Scroll Untuk Baca Artikel
ADVERTISEMENT

Deklarasi ini menjadi titik awal penting dalam upaya memperjuangkan pembentukan kabupaten baru yang diharapkan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Acara yang digelar dengan penuh antusiasme ini dihadiri oleh seluruh kepala desa (Kades) dari kedua kabupaten tersebut. Mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif pemekaran kabupaten, yang dirasa sangat penting untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan di daerah masing-masing.

Selain Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona, anggota DPRD, akademis, kepala desa, sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor juga turut hadir memberikan dukungan. Kehadiran para tokoh ini semakin mempertegas betapa strategisnya langkah ini bagi perkembangan daerah.

Tokoh masyarakat, tokoh politik, serta perwakilan lembaga-lembaga, turut berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran ini melalui jalur yang sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun, meskipun acara ini berlangsung dengan meriah dan penuh harapan, para peserta deklarasi menyadari bahwa keberhasilan pemekaran ini sangat bergantung pada persetujuan kedua kabupaten, yakni Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus. Pemekaran ini harus melalui proses administrasi dan keputusan resmi dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Sebagai langkah awal, para peserta musyawarah sepakat untuk memperjuangkan pemekaran melalui berbagai kanal yang ada, seperti forum-forum resmi dan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi.

Harapannya, dengan pemekaran ini, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik akan semakin optimal, serta potensi daerah yang belum tergali bisa dimaksimalkan dengan lebih baik.

Bila terealisasi, pemekaran ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi perkembangan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur di wilayah-wilayah yang terlibat. Dengan pemekaran, diharapkan wilayah yang sebelumnya terbagi dalam kecamatan yang cukup luas, kini dapat lebih fokus dalam menjalankan program-program pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kecamatan-kecamatan yang selama ini mungkin kesulitan untuk mengakses layanan dan anggaran pembangunan dari pemerintah kabupaten, setelah pemekaran diharapkan akan memperoleh perhatian lebih. Selain itu, dengan pemekaran kabupaten, masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah dalam hal administrasi dan pelayanan publik.

“Secara akademis, Kabupaten Lampung Pesisir memiliki potensi yang kuat untuk dimekarkan,” ungkap Prof. Dr. Wan Abas pemateri akademis.

Prof. Dr. Wan Abas juga memaparkan Proses dan aturan umum yang memuat tentang daerah otonom.

Meskipun langkah ini penuh dengan harapan, tentu saja ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam proses menuju pemekaran Kabupaten Pesawaran. Proses administratif yang panjang, persetujuan dari kedua kabupaten, dan penyesuaian struktur pemerintahan di tingkat kabupaten maupun kecamatan menjadi tantangan yang perlu diselesaikan dengan bijak dan hati-hati.

Namun, semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh seluruh kepala desa / Kepala Pekon (Kakon), tokoh masyarakat, dan perwakilan lainnya memberikan optimisme bahwa langkah ini bisa terwujud.

Pemekaran Kabupaten Lampung Pesisir bukan hanya tentang perubahan administratif semata, tetapi juga tentang memberi peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menikmati pembangunannya.

(Triyono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content protected !!