Tintainformasi.com, Pesawaran — Layanan kesehatan di desa kerap terkendala dengan minimnya tenaga kesehatan dan anggaran. Dengan program Integrasi Layanan Primer (ILP) seluruh puskesmas pembantu bisa diaktifkan kembali.
Dinas Kesehatan dan kader Puskesmas se-Pesawaran menjalani pelatihan di Kecamatan Plantungan, kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Puskesmas di Kendal dinobatkan menjadi salah satu puskesmas dengan pelayanan terbaik se-Indonesia.
Perjalanan ini bertujuan untuk persiapan implementasi program Integrasi Layanan Primer (ILP). ILP bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan di tingkat desa dengan mengaktifkan kembali puskesmas pembantu (PUSTU) yang selama ini terkendala oleh keterbatasan tenaga kesehatan.
“Hari ini kami menerima pemaparan dari Dr. Karyadi tentang sistem kerja program ILP yang sebenarnya sudah berlaku dari tahun 2023 tapi prosesnya sedikit terhambat karena kondisi birokrasi, administrasi dan kesiapan SDM lokal di kabupaten Pesawaran,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Media Apriliana.
“Harapannya melalui peninjauan langsung dan pelatihan ini, seluruh kader puskesmas yang hadir dari seluruh kecamatan di kabupaten Pesawaran akan lebih siap untuk menjalankan program yang InsyaAllah akan diusahakan untuk berjalan sepenuhnya dalam waktu dekat,” tambahnya.
Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, Muhammad Nasir, mengapresiasi inisiatif dinas kesehatan untuk melibatkan DPRD.
“Saya menyanggupi permintaan pendampingan dari dinas kesehatan karena ini penting untuk anggota DPRD terutama yang masih baru supaya lebih paham dengan program yang dijalankan oleh dinas. Apalagi fungsi utama kami sebagai anggota DPRD adalah untuk mengawasi dan menganggarkan. Janggal rasanya kalau kami mengakomodir anggaran untuk program yang tidak dapat diukur efektifitasnya,” ucap Nasir.
“Alhamdulillah berkat pelatihan hari ini saya turut belajar mengenai betapa pentingnya support dari DPRD untuk kelancaran program ILP. Memang dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah. Di Pesawaran masih banyak Pustu kosong, terutama di desa-desa terpencil karena bidan desa yang diangkat menjadi PNS sekarang berinduk di Puskesmas kecamatan,” jelas Ketua Komisi IV Muhammad Rinaldi yang hadir dalam kegiatan ini.
Rinaldi mengatakan, ke depan pihaknya akan bantu supaya kepala puskesmas mendapatkan wewenang untuk memberikan surat perintah tugas kepada tenaga kesehatan untuk lebih aktif di desa binaan masing-masing. Sehingganya kebutuhan kesehatan masyarakat cukup ditangani di Pustu tidak perlu sampai Puskesmas, kecuali yang memang kasusnya berat.
“Program ILP ini akan mendorong bidan desa menjadi lebih mobile. Kami menyadari tambahan beban kerja harus diimbangi dengan tambahan insentif nakes. Kami Komisi IV siap membahas penganggaran program ILP. Sehingga, program ini dapat berjalan maksimal dan masyarakat Pesawaran dapat merasakan manfaatnya,” tambah anggota Komisi IV Lenida Putri saat diwawancarai.
DPRD Pesawaran mengaku siap berkordinasi pemerintah kabupaten dan aparatur desa agar program ILP berjalan serentak dengan visi misi yang sama. (Team.red)
