Tintainformasi.com,
Pubian, 10 Februari 2025 —
Balai Kampung Payung Makmur menjadi tempat digelarnya mediasi terkait pemortalan jalan di enam kampung di Kecamatan Pubian. Acara ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan yang memicu aksi pemortalan. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki akses jalan yang dinilai sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian dan kehidupan sehari-hari.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Singa Ersa Ewangga, dalam sambutannya menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di Lampung Tengah. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tengah saat ini belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan jalan di daerah tersebut.
“Kami memahami keresahan masyarakat, tetapi anggaran yang ada harus disalurkan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan. Kami di DPRD terus berupaya mencari solusi agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujar Singa Ersa Ewangga.
Namun, pernyataan tersebut mendapat respons dari salah satu warga yang hadir. Menurutnya, masalah anggaran seharusnya menjadi tanggung jawab para wakil rakyat di DPRD, termasuk dalam memperjuangkan tambahan dana dari pusat untuk dibawa ke daerah pemilihan mereka.
“Urusan anggaran itu urusan wakil kami di DPRD Provinsi Lampung. Kami memilih bapak-bapak di dewan agar bisa mencari anggaran dari pusat dan membawanya ke dapil kita,” ungkap salah satu warga dengan tegas.
Diskusi dalam mediasi berlangsung cukup dinamis, dengan berbagai aspirasi masyarakat yang terus disampaikan. Forkopimcam yang hadir mengajak seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik agar akses jalan tetap dapat digunakan tanpa menghambat kepentingan umum.
Mediasi ini diharapkan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi keuangan daerah. (Team.red)
