Tintainformasi.com, Bandar Lampung — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyelenggarakan acara Halalbihalal pasca hari raya Idul Fitri 1446 H yang diselenggarakan di Swiss Belhotel yang dihadiri oleh segenap Pejabat OPD, Kamis (24/4/2025).
Menurut sementara pihak, penyelenggaraan acara Halalbihalal tersebut diatas tergolong cukup mewah dan terkesan sebagai ajang untuk menghambur-hamburkan anggaran yang tidak memiliki manfaat terhadap masyarakat.
Dalam tahun anggaran 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, diketahui mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 29.239.772.150,80 dan ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, sebesar Rp. 37.171.716.170,00.
Pagu anggaran sebanyak Rp 29.239.772.150,8 tersebut, dipergunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 17.747.649.619,8. Sisanya dipakai belanja barang, jasa dan modal. Yaitu untuk membayar PTHL sebanyak 42 orang selama 6 bulan sebesar Rp 579.600.000, untuk kebutuhan dasar Rp 3.912.522.531, dan sebagai dukungan program atau kegiatan senilai Rp 7.000.000.000.
Apa saja program Dinas yang dipimpin oleh Ir. Liza Derni, MM, di tahun 2025 ini?
Pertama: Program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kegiatan berupa penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil atau dokumen final RZWP-3-K, dianggarkan Rp 60.000.000.
Lalu kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat, disiapkan anggaran Rp 125.000.000. Dan kegiatan penyediaan data informasi spesial ekosistem blue carbon padang lamun dan mangrove di luar kawasan hutan, dianggarkan Rp 120.000.000, serta kegiatan bersih pantai (Bulan Cinta Laut), dianggarkan Rp 75.000.000.
Kedua: Program pengelolaan perikanan tangkap, dengan 4 kegiatan. Diantaranya penyediaan prasarana kepada nelayan berupa coolbox sebanyak 25 unit dengan anggaran Rp 100.000.000, bantuan asuransi nelayan kerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja kepada 1000 orang selama 10 bulan di 15 kabupaten/kota se-Lampung, dianggarkan Rp 275.000.000.
Pun, kegiatan restocking perairan umum daratan terdiri dari benih jelabat 60.000 ekor dan benih baung 62.000 ekor dianggarkan Rp 200.000.000. Serta operasional pelabuhan perikanan pantai UPTD Provinsi yaitu PP Lempasing, Kota Agung, Labuhan Maringgai, dan Kalianda.
Ketiga: Program pengelolaan perikanan budidaya, dengan 3 kegiatan. Mulai dari operasional instalasi balai perikanan budidaya air laut dan payau di Kota Agung dengan anggaran Rp 216.698.000, monitoring kesehatan ikan dan lingkungan di 6 daerah – Pesisir Barat, Tanggamus, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur – dengan anggaran Rp 80.000.000, dan bantuan benih serta bahan pakan untuk gurame 30.000 ekor, lele 120.000 ekor, nila 120.000 ekor, pakan 3.600 Kg di Balai Benih Ikan Sentral Purbolinggo, Lampung Timur, dianggarkan Rp 533.302.000.
Keempat: Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan kegiatan patroli laut di Teluk Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Selatan, dan pemeliharaan 1 unit sea reader, dianggarkan Rp 240.000.000. Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan di Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesisir Barat, dianggarkan Rp 110.000.000, dan pembinaan Pokmaswas 10 kabupaten/kota dengan anggaran Rp 120.000.000.
Kelima: Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan 4 kegiatan menghabiskan anggaran Rp 880.000.000. Kegiatannya berupa pelatihan diversifikasi produk olahan di Lampung Selatan dan Tulang Bawang Barat, monitoring keamanan pangan, operasional UPTD PMHP sebagai lembaga pengujian, dan Gemarikan –lomba masak ikan-, serta pemberian makanan tambahan anak sekolah untuk 100 anak di 5 kabupaten.
Dari data diatas, tidak terdapat satu pun mata anggaran untuk kegiatan sekelas Halalbihalal, apalagi digelar di hotel mewah.
Salah satu Lembaga Penggiat Kebijakan Pemerintah, DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Provinsi Lampung yang diketuai oleh Suadi Romli, dalam konfirmasinya mengatakan bahwa tidak sepatutnya OPD menyelenggarakan acara semacam itu secara mewah, sementara disatu sisi Pemerintah Provinsi Lampung sedang berupaya memperketat anggaran.
Salah satu bukti adalah dengan dipangkasnya pagu anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, perencanaan pembangunan juga dilakukan secara selektif sesuai dengan skala prioritas.
“Harapan kita semoga para Pimpinan OPD dengan bijaksana dalam mengelola anggaran, mudah-mudah rencana program kerja Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi yang diuraikan diatas dapat terlaksana dengan baik,” pungkas Suadi Romli.
Suadi Romli juga menambahkan bahwa dalam Pidato Pengantar Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/1025) lalu disampaikan tentang pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran.
