Tintainformasi.com, Lampung Barat — Bajastvsumsel.com : Sejumlah Peratin (Kepala Desa), yang ada di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, merasa keberatan terkait surat edaran yang di buat oleh pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lampung Barat beberapa waktu yang lalu, dimana dalam surat edaran tersebut disebutkan Tunjangan Kinerja (Tukin) atau tunjangan peratin akan dialokasikan ke pembangunan pekon (desa) selanjutnya pengalihan gaji peratin sebesar Rp. 1.000.000 akan di jadikan tukin bagi peratin sementara tunjangan kinerja akan dikordinasikan dengan Kepala Dinas dan Bupati agar segera di buat perbubnya.
Belum lagi dalam surat edaran tersebut, ketua DPC APDESI diwajibkan menyamakan persepsi dengan Rekan Rekan media disepakati dana publikasi berkisaran Rp. 35.000.000 sampai Rp. 60.000.000 per pekon
“Yang menjadi keberatan bagi kami rekan rekan peratin kok bisa nya pengurus DPK Abdesi bisa menetap kan angka kerja sama media sebesar itu bukan nya pekon masing masing yang menentukan.,” ucap salah satu Peratin yang enggan dipublikasikan namanya.
Dia menambahkan, Media Radar Lambar Rp. 6.000.000 per peratin media Lampung TV Rp. 2.000.000 , media striming sebesar Rp. 1.000.000 per peratin, media online berkisar Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000 per peratin. Belum lagi ada setoran untuk Pokja sebesar Rp. Rp. 5.000.000 per peratin.
“Bukannya Pokja itu kelompok kerja jadi kelompok kerja yang mana yang dapat duit Rp 5.000.000 per pekon bukannya kalau 100 pekon saja uang yang di setor untuk Pokja sudah mencapai Rp. 500.000.000 apa ga gila pengurus dpc Abdesi itu tidak punya rasa kasian kepada kami para peratin,” ujarnya.
Selain itu, tiap tahun kami di jadikan sapi perahan,” ujar salah satu peratin yang berada di Kecamtan Pagar Dewa menurutnya tahun kemarin semua peratin nombok besar kerana banyaknya kebocoran sana sini seperti setoran yang katanya ada untuk gajah, ada untuk timbangan ada untuk leler ijo ada untuk camat, ada ke inspektorat dan ada untuk pak bos sebesar Rp 10.000.000 per pekon serta ada untuk dinas pmd pokok nya banyak betul kalau di hitung lebih dari Rp 60.000.000 per pekon semua itu ga dapat di spj kan dan semua duit itu di kumpul kan dulu semua ke DPK Abdesi kecamatan baru dibagi kan ke setiap pos posnya,” ujarnya.
Hal senada juga dikeluhkan oleh beberapa peratin yang berada di Kecamtan Bandar Negeri Suoh dan Kecamtan Suoh, yang juga meminta edentitasnya untuk tidak dipublikasikan.
“oleh awak media sekarang banyak betul mas yang mengajukan proposal kerja sama untuk pekon saya aja sudah mencapai 210 proposal media sampai malas saya melihat nya padahal dana publikasi saya hanya sebesar Rp. 25.000.000 juta jadi gi mana cara ngaturnya kalau harus menurut kan surat edaran APDESI Kabupaten nomboknya dari mana belum untuk setoran nanti tahun kemarin saja saya dan rekan rekan peratin sampai cari uang pinjaman bungaan sampai 20% ke rentenir per bulan, untuk menutupi setoran dan di bayar nya kalau dana desa keluar tiap tahun selalu begitu wajar udh jadi peratin kebon habis sawah habis sukur sukur kalau ga masuk penjara,” katanya.
Belum lagi keluh kesah peratin di Kec Wai Tenong yang sempat dibuat pusing oleh sejumlah orang yang hampir tiap harinya datang, bisa sampai belasan bahkan puluhan orang datang ke balai desa dan ke rumah peratin menyodorkan kuitansi kosong minta duit.
Hal senada juga di keluh kan oleh salah satu peratin yang berada di Kecamtan Air Hitam. “terus terang bang kami keberatan dengan surat edaran Abdesi Kabupaten. itu sangat memberat kan kami, kok bisa Abdesi menetap kan angka kerja sama nya bukan kemampuan pekon masing masing , kemarin kami nombok besar semua akibat banyaknya setoran ke sana kemari yang tidak bisa di spj kan bahkan untuk menutupi tim dari inspektorat yang datang monev ke pekon kalau ga di kasih duit kami di cari cari kesalahan terpaksa kami para peratin sumsuman kerena saya, ga ada duit terpaksa jual kambing dari ketahanan pangan tahun 2023,” pungkasnya. (*)
