Jargon Bupati Saleh Asnawi “Jalan Lurus” Disikapi Banyak Pihak, DPP Pematank Menilai Pasangan Asnawi – Agus Dihadapkan Jalan Terjal

Tintainformasi.com, Tanggamus — Dalam memeriahkan penyambutan HUT Kabaupaten Tanggamus, Bupati Mohamad Saleh Asnawi dan Wakil Bupati Agus Suranto memberikan tema yang berbunyi, “ Jalan Lurus Menuju Tanggamus Maju “ dan jargon “Jalan Lurus” tersebut juga dijadikan sebagai budaya kerja Pemerintah daerah. Budaya kerja “Jalan Lurus” ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang efisien dan transparan.

Dalam kenyataannya, ternyata salah satu OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini masih terlilit dugaan beberapa kasus penyimpangan anggaran yang mencapai Rp. 14.873.310.713,00 dari setidaknya lima proyek bermasalah.

Diantara proyek yang diduga bermasalah tersebut, diantaranya :
Pertama, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Pangkul l dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.853.080.000
yang berada di wilayah Kecamatan Wonosobo.
Kedua, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Sedayu l senilai Rp. 863.476.000 yang ada di wilayah Kecamatan Semaka.
Ketiga, Pembangunan Jembatan Tugu Papak senilai Rp. 1.236.498.713 yang berada di Kecamatan Semaka.
Keempat, Pembangunan Jembatan Pekon Betung Kecamatan Pematangsawa senilai Rp 2.189.850.000.
Kelima, Penanganan Long Segman untuk ruas Jalan Sumanda – Sukamulya senilai Rp 8.730.406.000.

Dari pantauan yang dilakukan, terdapat adanya dugaan bahwa pekerjaan proyek tersebut diatas sarat dengan praktik rekayasa sehingga hasil pembangunan yang diharapkan tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan. Dan oleh karenanya pekerjaan tersebut diatas harus segera dilakukan pemeriksaan guna memastikan adanya dugaan tersebut.

Ketua DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Provinsi Lampung, Suadi Romli dalam konfirmasinya kepada media ini mengatakan bahwa jika melihat dari jargon yang digaungkan oleh pasanga Bupati dan Wakil Bupati diatas maka dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsisten untuk mewujudkannya.

Karena pada kenyataannya, masih terdapat OPD yang bermain-main dengan masalah anggaran, sehingga semua akan bermuara terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian berarti harapan untuk mewujudkan Good Government masih jauh dari jangkauan dan justru yang dihadapi saat ini adalah “Jalan Terjal”