Tintainformasi.com, Lampung Barat —Ahmad Zainuddin, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM TRINUSA) DPC Lambar meminta dan mendesak Kejaksaan Negeri Liwa terkait kepastian hukum dugaan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Lampung barat dan telah dilaporkan oleh LSM TRINUSA, Sabtu (24/05/2025)
Sebelumnya LSM TRINUSA DPC Lambar telah melayangkan surat aduan dengan no surat 12/SL/DPC/LMBRT/III/2025 Ke kejaksaan negeri Liwa dan diterima oleh bagian PTSP
Dalam perjalananya laporan itu sendiri sampai hari ini belum ada kejelasan resmi dari pihak kejari lambar, Terkesan tidak ada tanggapan atau tindak lanjutnya
Ahmad Zainuddin Selaku ketua DPC merasa kecewa dan menyatakan akan terus mendesak pihak Kejari Lambar mengusut secara terang benderang terhadap laporannya tersebut, Karna perkara korupsi merupakan salah satu penyakit negara yang harus di berantas tuntas
Dalam pemaparannya Zainuddin menegaskan poin point yang di laporakannya adalah dugaan korupsi yang terjadi di PUPR diantaranya:
-Kesalahan belanja senilai 147.537.000 yang seharusnya masuk dalam belanja gedung tapi dimasukkan kedalam belanja barang untuk pihak ketiga
-Sembilan item pekerjaan fisik yang nilainya mencapai 1.511.364.408 yang di duga fiktif dari tahun 2008-2023
Dan Beberapa item lainnya sehingga di duga merugikan keuangan negara senilai 1.8 milliar
Dugaan Pelanggaran hukum:
Berdasarkan temuan temuan tersebut diatas dugaan pelanggaran hukumnya jelas dengan mengacu pada Undang Undang :
-Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
-Pelanggaran terhadap Pasal 3 UU Tipikor
-Pelanggaran terhadap Pasal 55 dan 56 KUHP
Pamungkas Zainuddin mengatakan “Jika dalam waktu dekat ini tidak ada juga kejelasan terhadap laporan ini,maka kami akan menggelar aksi damai di kejari lambar dengan menurunkan anggota LSM TRINUSA seprovinsi lampung,” tegas Zainuddin menutup pembicaraan
Dinas PUPR Kabupaten barat sendiri memang sangat rawan dengan dugaan karna mengingat pengelolaan dana yang mencapai ratusan milliar dan salah satu penguat dugaaannya adalah terjadinya BPK pada pemeriksaan tahun 2024 pengelolaan anggaran tahun 2023(TIM)
