Bandar Lampung, Tintainformasi.com — Sejumlah dosen dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan (PP) Lempasing, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Kamis (17 Juli 2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda penelitian penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), khususnya ALKI I.
Dalam kunjungan tersebut, tim Seskoal berinteraksi langsung dengan masyarakat nelayan dan pemangku kepentingan lokal. Acara ini difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Kepala UPTD PP Lempasing, serta tokoh-tokoh masyarakat pesisir.
Kolonel Marinir Rudi Sumantri dalam sambutannya menjelaskan bahwa VMS merupakan teknologi strategis yang mampu merekam dan mengirim data posisi kapal secara real-time.
“Sistem ini menjadi alat penting dalam mendeteksi pelanggaran, meningkatkan pengawasan laut, dan mendukung penegakan hukum secara lebih efektif,” ujarnya.
Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Kusaeri Suwandi, menyambut baik inisiatif penelitian ini. Menurutnya, teknologi VMS memang sangat diperlukan, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik perairan di setiap daerah.
“Lampung memiliki ciri khas laut yang tidak sama dengan daerah lain. Jadi penerapan teknologi ini perlu dikaji secara teknis dan disesuaikan,” katanya.
Kolonel Laut (P) M.B. Panjaitan menambahkan bahwa kegiatan ini juga bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.“Penelitian seperti ini adalah bentuk pengabdian Seskoal kepada masyarakat pesisir. Selain memperkuat akademik, kami juga ingin menjembatani kebutuhan nelayan dengan kebijakan maritim nasional,” jelasnya.
Pendapat juga datang dari nelayan lokal. Aris, seorang nelayan asal Teluk Betung, menyampaikan harapannya agar regulasi terkait jarak tangkap kapal diperhatikan secara khusus. “Kondisi laut Lampung berbeda dengan Jawa atau daerah lainnya. Pemerintah harus membuat aturan yang fleksibel dan tidak disamaratakan,” tegasnya.
Senada, Juhri, nelayan lainnya, menyatakan dukungannya terhadap program VMS, namun menyoroti pentingnya sosialisasi kepada nelayan. “Kami mendukung, tapi harus jelas VMS itu alat seperti apa, bagaimana cara pasangnya, biaya, dan manfaatnya bagi kami,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kolonel Laut (KH) Edy Iwan Bangun, yang juga merupakan dosen Seskoal. Ia terlibat aktif dalam dialog bersama para nelayan, serta menyampaikan berbagai masukan terkait teknis operasional dan penerapan teknologi VMS di lapangan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi terbuka antara peneliti, nelayan, dan perwakilan instansi kelautan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengawasan laut berbasis teknologi. (NdH)
Memuat judul...
