Tintainformasi.com, Bandar Lampung – Gelombang kritik tajam kembali menghantam institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kali ini ditujukan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Bandar Lampung, yang dianggap lemah dan tidak profesional dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal dan pelanggaran cukai di wilayah Lampung.
Pasalnya, tindakan aparat Bea Cukai Bandar Lampung yang lebih memilih menyita barang di warung-warung kecil rakyat kecil, ketimbang membongkar jaringan besar penyelundupan rokok ilegal dan barang-barang non-cukai di pelabuhan atau gudang-gudang gelap, dinilai sebagai tindakan pengecut dan jauh dari semangat keadilan hukum.
Dewan Pengurus Pusat Konsorsioum Pengawasan Audit Independen Republik Indonesia (DPP KPAI – RI) pun angkat bicara secara tegas dan lantang. Melalui ketuanya, M. Yunus, pihaknya menyampaikan kecaman keras terhadap pola penindakan yang tidak adil dan mengarah pada tebang pilih tersebut.
“Kami melihat dengan terang bahwa KPPBC Bandar Lampung hanya berani menindak warung kecil di pelosok, menyita beberapa bungkus rokok yang disebut ilegal, tetapi tutup mata terhadap distribusi skala besar di pusat logistik, pelabuhan, dan gudang utama. Ini bukan penegakan hukum, ini penindasan terhadap usaha kecil,” tegas M. Yunus dalam siaran persnya, Senin (29/7).
Menurut DPP KPAI RI, pola seperti ini mencerminkan arogansi birokrasi tanpa keberanian moral, di mana aparat cenderung menyasar target yang lemah dan tidak punya kekuatan melawan, sementara mafia besar pelanggar hukum dibiarkan bergerak bebas di balik tameng kekuasaan dan koneksi.
M. Yunus juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengorganisir aksi nasional dalam waktu dekat, sebagai bentuk protes dan desakan agar Kepala KPPBC Bandar Lampung dicopot atau mengundurkan diri, karena dinilai gagal menjaga integritas institusi Bea Cukai dan lebih condong memainkan peran simbolik semata.
“Kalau Kepala Bea Cukai Bandar Lampung tidak mampu memberantas jaringan besar pelanggaran cukai dan penyelundupan, maka lebih baik mundur. Jangan berlindung di balik prosedur, tapi takut berhadapan dengan kekuatan uang dan kekuasaan di balik mafia cukai,” imbuhnya.
Tak hanya itu, DPP KPAI – RI juga mengaku tengah menyusun laporan resmi yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR RI, hingga Ombudsman RI, agar dilakukan audit investigatif terhadap pola kerja KPPBC Bandar Lampung dan seluruh jajarannya.
“Kami akan mendorong audit kinerja independen terhadap KPPBC Bandar Lampung, karena indikasi lemahnya pengawasan serta keberanian yang hanya menyasar rakyat kecil patut dipertanyakan. Negara tidak boleh kalah terhadap jaringan penyelundupan besar,” tambah Yunus.
DPP KPAI RI menyerukan agar penegakan hukum dijalankan secara adil, profesional, dan menyeluruh, serta menolak keras segala bentuk penindakan sepihak yang justru menyakiti pelaku usaha kecil, UMKM, dan pedagang warung yang mencari nafkah secara sederhana.
Dengan munculnya desakan ini, masyarakat luas kini menanti langkah nyata dari Kementerian Keuangan dan jajaran Bea Cukai pusat, untuk mengevaluasi total kinerja KPPBC Bandar Lampung, dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar hadir bagi seluruh rakyat, tanpa diskriminasi.
(Team red)
Memuat judul...
