Bandar Lampung – Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan menunjukkan hasil signifikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Lampung per Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen terendah dalam 15 tahun terakhir.
Capaian itu menurun 0,62 persen poin dibanding September 2024, dan turun 0,69 persen poin dari Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin tercatat 887,02 ribu orang, atau berkurang 52,28 ribu orang dari September 2024.
“Ini hasil dari program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan menyeluruh,” ujar Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, saat rilis resmi di kantor BPS Lampung pada Jumat, (25/72025).
Ahmadriswan menjelaskan, penurunan terbesar terjadi di wilayah perdesaan.
Menurutnya, hal ini membuktikan efektivitas strategi pembangunan berbasis desa.
“Kalau bicara kemiskinan, kita bicara soal kecukupan konsumsi untuk hidup layak,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keakuratan knowledge dalam penyaluran bantuan.
Lampung dinilai berada di jalur tepat dengan pemanfaatan Info Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN).
“Dengan knowledge yang tepat dan program konvergen, angka kemiskinan masih bisa kita dorong turun,” ujarnya.
BPS juga mencatat penurunan Gini Ratio Lampung menjadi 0,292 per Maret 2025, yang menunjukkan perbaikan pemerataan pendapatan.
Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan knowledge BPS menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Ia menyebut program “Desaku Maju” yang diinisiasi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebagai bentuk konkret pemberdayaan desa, termasuk lewat digitalisasi dan penguatan kapasitas SDM.
“Program strategis seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat diarahkan untuk menyasar kantong-kantong kemiskinan ekstrem,” ujar Ganjar.
Ia menambahkan, konvergensi lintas sektor penting agar dampak program terasa merata dan berkelanjutan.
“Tantangan ke depan adalah memastikan masyarakat punya akses adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar.”