Tintainformasi.com, Lampung Barat —Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lampung Barat kembali menyeruak. Publik menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat, khususnya di bawah bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang dipimpin oleh Alexander Saputra, S.H.
Menurut penelusuran DPW-FORSAL Lampung Barat, terdapat dua PKBM yang diduga fiktif, yakni PKBM Setia Budi di Kecamatan Sekincau dan PKBM Insan Madani di Kecamatan Sumber Jaya. Meski demikian, kedua lembaga tersebut tetap disebut menerima kucuran dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) hingga ratusan juta rupiah setiap tahun.
Hal ini menimbulkan pertanyaan publik: bagaimana mungkin dana terus dicairkan sementara fungsi pengawasan dinas, khususnya bidang PAUD dan PNF, dinilai lemah? Kritik pun mengemuka bahwa pejabat terkait seolah-olah “kebal hukum” lantaran persoalan seperti ini berulang namun tidak kunjung ada tindak lanjut yang jelas.
Ketua Divisi Litbang DPW-FORSAL Lampung Barat, Boimin, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tersebut perlu mendapat perhatian serius.
“PKBM yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat putus sekolah justru diduga dimanfaatkan untuk memperkaya segelintir pihak. Jika benar adanya, ini merupakan bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi. Pengawasan dinas pendidikan wajib dievaluasi,” ujar Boimin.
DPW-FORSAL Lampung Barat berharap aparat penegak hukum dapat turun tangan mengusut dugaan tersebut secara transparan. Jika terbukti, pihak-pihak yang terlibat mesti dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tidak semakin runtuh.
Hingga berita ini diturunkan, Alexander Saputra, S.H. maupun pihak terkait lainnya belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi.
(Reporter : Budiman Pangestu)
Memuat judul...
